Komisi VIII Apresiasi Penanganan Bencana oleh Pemkab Karawang

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI foto bersama dengan Bupati Karawang Cellica Nurrachdiana serta perwakilan BNPB dan BPBD Karawangv. Foto: Sofyan/nvl

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani bencana. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzilly menjelaskan, bentuk keberpihakan Pemkab Karawang dalam penanganan bencana salah satunya dengan pengalokasian dana penanganan bencana sebesar Rp 17,5 miliar.

 Ace mengungkapkan hal tersebut saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Karawang Cellica Nurrachdiana, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuri, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan BPBD serta jajaran Pemkab Karawang di Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Rabu (24/3).

 “Kami mengapresiasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemkab Karawang ini. Tentu ke depan kami juga mendorong supaya kesiapsiagaan soal bencana ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, tetapi  juga bersama sama mengajak masyarakat untuk siap menghadapi bencana. Misalnya evakuasi korban, (mengajak masyarakat) menempati lahan-lahan yang tidak berpotensi longsor,” jelas Ace.

 Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan, berbagai sumber daya air yang ada di Karawang jangan sampai menjadi bencana banjir kepada masyarakat, sehingga perlu mendapat penanganan yang optimal dari Pemkab Karawang. Selain itu, Karawang sebagai daerah industri juga harus betul-betul memperhatikan aspek tata ruang, aspek analisis dampak lingkungan hingga analisis dampak kebencanaan. Hal itu pun menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI dalam rangka penyusunan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

 “Di dalam penyusunan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana, kami memperhatikan sekali aspek analisis risiko bencana di dalam tata ruang pembangunan kita. Jangan sampai kita ingin membangun industri yang mendorong bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, tetapi kalau tanpa memperhatikan aspek dampak kebencanaan ya menjadi percuma. Karena kalau ada curah hujan tinggi bisa menimbukan kawasan industri itu menjadi terendam banjir. Hal ini menjadi perhatian Komisi VIII,” tandas legislator dapil Jabar II itu.

 Sebagai diketahui, pada Februari lalu Karawang dilanda banjir akibat tingginya curah hujan dan meluapnya sejumlah sungai di wilayah itu sudah menyebar di 15 kecamatan. Sejumlah sungai di Karawang yang meluap tersebut adalah Citarum, Cibeet, Cikaranggelam, Cikareteg, dan Sungai Cilamaya. Dikabarkan puluhan ribu jiwa di Karawang terdampak bencana banjir. Bencana ini juga mendapat perhatian Presiden dan Wakil Presiden.   sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)