Komisi VIII Apresiasi IAIN Bukittinggi

Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan kepada IAIN Bukittinggi. Foto: Kresno/nvl

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengapresiasi keberadaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, di Sumatera Barat, terutama terkait lingkungan dan lokasi kampusnya. Dikatakannya, IAIN Bukittinggi berada di lokasi yang strategis dengan pemandangan alam yang indah, yaitu di antara Gunung Marapi dan Singgalang. 

“Saya rasa kalau kuliah di (IAIN Bukttinggi) sini tidak berasa kuliah, tapi liburan,” ujar Diah saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat Helmi, Rektor IAIN Bukittinggi beserta jajaran di ruang aula pertemuan IAIN Bukittinggi, Sumbar, Rabu (17/11). 

Dalam kesempatan itu, Komisi VIII DPR RI memantau implementasi pembelajaran tatap muka di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Diah juga menyampaikan, Komisi VIII DPR RI akan memperjuangkan IAIN Bukittinggi untuk meningkatkan statusnya menjadi UIN seperti yang diharapkan pihak rektorat. 

Rektor IAIN, DR. Ridha Ahida menjelaskan, selama pandemi proses perkuliahan di IAIN Bukittinggi dilakukan secara online. Kini pandemi mereda, perkulihan tatap muka mulai dilakukan, khususnya untuk pasca sarjana dan mahasiswa yang berdomisili di Sumbar. Namun demikian, ulas Rektor IAIN, masalah protokol kesehatan tetap menjadi perhatian utama. 

Perkuliahan dengan menerapkan prokes ketat, selain memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, mahasiswa juga harus sudah divaksin. Ridha juga sempat memaparkan tentang perkembangan IAIN Bukittinggi yang, menurutnya sudah saatnya ditingkatkan status menjadi universitas. Terkait hal itu, Ridha pun menyerahkan proposal untuk pengembangan perguruan tinggi itu kepada Komisi VIII DPR RI.  eno/sf

Komisi VIII Apresiasi Program Perlindungan dan Bansos di Parepare

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kota Parepare. Foto: Tiara/nvl

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily mengapresiasi implementasi program perlindungan dan bantuan sosial melalui Kementerian Sosial di Kota Parepare. Menurutnya, program tersebut berjalan baik di Kota Parepare berkat peran aktif Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare di dalam berbagai program bantuan perlindungan sosial. 

“Terlihat dari berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Kartu Sembako, serta program lainnya di Kota Parepare ini telah berjalan dengan baik,” ungkap Ace usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI tentang Pengawasan Program Perlindungan Bantuan Sosial di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Rabu (17/11). 

Di samping itu, politisi Partai Golkar tersebut turut mengapresiasi Pemkot Parepare yang telah mampu menangani pandemi Covid-19 dengan sangat baik. Meski demikian dirinya mengimbau masyarakat Parepare untuk tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktifitas. 

Lebih lanjut, Ace berharap tercipta peningkatan sinergi antara pemkot dengan pemerintah pusat dalam berbagai program perlindungan dan bantuan sosial. Menurutnya, banyaknya program dari pemerintah pusat akan berhasil jika didukung dengan sinergi antara pemkot, khususnya dalam aspek kebutuhan data alokasi anggaran dan jumlah penerima Program Perlindungan dan Bantuan Sosial. 

“Data penerima manfaat itu harus bersumber dari pemda. Kalau pemerintah pusat kan hanya bisa ‘memotretnya’ dari atas, sementara data yang objektif, faktual, tepat sasaran atau tidaknya itu ada pada pemda. Komisi VIII sekali lagi mengapresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Parepare, patut dicontoh oleh daerah lain sehingga penanganan Covid, pemulihan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat bisa kita capai bersama-sama,” imbuh legislator dapil Jabar II itu.   tra/es

Kebumen Perlu Perhatian Khusus untuk Tingkatkan Ekonomi Masyarakatnya

Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan kepada penyandang disabilitas di Kebumen. Foto: Azka/nvl

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan kepada penyandang disabilitas berupa sepeda motor roda tiga, dan kursi roda, serta pemberian uang tunai bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (17/11). Bantuan ini merupakan program Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Penyandang Disabilitas yang merupakan program Kementerian Sosial dan bantuan BNPB. 

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan, Kebumen memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat, karena masuk dalam daerah termiskin di tingkat nasional. Untuk itu ia meminta kolaborasi pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk bisa memberikan program-program bantuan kewirausahaan atau UMKM kepada masyarakat di Kebumen untuk pengentasan kemiskinan. 

“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan (bantuan). Oleh sebab itu Pemda dan Pemerintah terkait bisa saling bersinergi untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut. Bisa dengan program-program kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan, dan permodalan masyarakat untuk usaha,” kata Wachid di sela-sela penyerahan bantuan, di Kantor Bupati Kebumen, yang didampingi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Agama dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

Politisi dapil Jawa Tengah II ini menambahkan, bantuan-bantuan dari pemerintah pusat juga dinilai masih kurang.” Untuk itu, hasil dari kunjungan spesifik ini akan kami bawa ke DPR RI untuk disampaikan dalam rapat kepada kementerian terkait,” komitmen politisi Partai Gerindra tersebut.  azk/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)