Komisi VII: Jika Izin PT Kedap Sayaaq Tak Lengkap, Maka Harus Ditindak

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI saat menuju langsung lokasi penambangan PT Kedap Sayaaq. Foto: AARON/PDT
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI saat menuju langsung lokasi penambangan PT Kedap Sayaaq. Foto: AARON/PDT

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penyegelan atau penghentian sementara operasional perusahaan tambang batu bara PT Kedap Sayaaq di Kutai Barat, Kalimantan Barat, beberapa waktu yang lalu. Penyegelan ini pun sempat ditentang oleh masyarakat. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan, jika memang perizinan PT Kedap Sayaaq tak lengkap, maka perusahaan harus ditindak.

“Kita akan lakukan pendalaman terkait beberapa pelanggaran yang memang nyata kami lihat di lapangan, dan ada dugaan praktek illegal mining yang dilakukan oleh perusahaan tersebut,” tegas Bambang, usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dan mitra kerja terkait untuk mengecek langsung lokasi penambangan PT Kedap Sayaaq, di Kutai Barat, Kaltim, Jumat (9/9). Diketahui, lokasi tambang PT Kedap Sayaaq meliputi wilayah tiga kampung di Kutai Barat, yakni Tukul, Long Daliq dan Keliwai. 

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, pihaknya mendapat informasi adanya pelanggaran PT Kedap Sayaaq terkait penambangan di area hutan, pencemaran lingkungan, sengketa hak atas tanah adat dan ketidakmaksimalan dalam menunaikan tanggung jawab sosial perusahan. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendapati info bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Kedap Sayaaq sudah dicabut oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga perusahaan itu sudah tidak boleh melakukan penambangan di area hutan.

“Kita langsung meninjau terkait juga penyegelan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Memang kami melihat ada beberapa hal yang perlu kita dalami terkait izin-izin yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan ada hal-hal lain, keputusankeputusan pengadilan yang harus kita telusuri kebenarannya serta keakuratannya. Bagaimanapun itu perusahaan dalam hal ini dalam pengawasan pengadilan yang kita harus dukung. Dan juga kita minta Kementerian ESDM berhati-hati dalam menerbitkan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya),” tegas Bambang.

Terkait soal penyegelan, Bambang kembali menegaskan merupakan domain dari kementerian terkait. Sementara oleh dinas terkait, masih ada yang belum dilengkapi oleh perusahaan. “Kita akan cek lagi soal RKAB yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Apakah memang sudah sesuai ketentuan yang benar, atau tidak. Kami berterima kasih kepada perusahaan, tadi sudah kasih data-data ke kami. Tapi kami akan kroscek lagi ke pihak terkaitnya. Tentu kita tidak melihat dari satu pihak saja, harus balance,” pungkas Bambang. •ron/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)