Komisi VI Harap Holding Industri Pertahanan Dimulai Tahun Ini

Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di fasilitas bengkel kapal selam PT PAL Indonesia (Persero). Foto: Alfi/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi berharap rencana Kementerian BUMN membentuk holding industri pertahanan segera dilaksanakan. Nantinya, holding akan menggabungkan 5 BUMN, yakni PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dahana, dan PT Len Industri yang ditunjuk sebagai induk perusahaannya. 

“Jangan lagi bicara wacana holdingisasi, tapi klaster industri pertahanan ini harusnya tahun depan sudah jelas bentuk konkret dari program fasilitas integrasi itu,” kata Awiek, sapaan akrab Baidowi, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau fasilitas bengkel kapal selam PT PAL Indonesia (Persero), di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (10/6). 

Politisi Fraksi PPP itu menilai, PT PAL sebagai perusahaan pemerintah yang ditugaskan bergerak di industri pertahanan itu, sudah banyak mengambil langkah untuk memperkuat industri maritim bangsa. Untuk itu, dengan semakin terkonsolidasinya perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di bidang alutsista diharap dapat meningkatkan sektor pertahanan baik darat, laut, maupun udara. “Terus terang saja, alutsista yang kita miliki masih sangat payah dan tertinggal, baik sarprasnya maupun kecanggihan teknologinya,” ucapnya. 

Terkait kapal selam, Awiek mengungkap bahwa kondisi alutsista sektor maritim dalam negeri masih jauh dari kata ideal. Merujuk pada tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402, pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan publik bahwa pemeliharaan kapal-kapal selam yang ada bisa berjalan optimal. Terlebih KRI Cakra 401, yang saat ini bersandar pada fasilitas PT PAL di Surabaya, berusia hampir sama dengan KRI Nanggala 402. Untuk itu, pemerintah perlu terus memastikan overhaul dapat terus dilakukan dan disiapkan dari sisi anggarannya. 

“Overhaul sebuah kapal selam itu tidak murah, kalau tidak salah anggarannya sekitar Rp 1 triliun hingga 2 triliun, kalau beli baru juga lebih mahal lagi. Perlu ada perbaikan-perbaikan jangan sampai kapal lainnya yang lebih tua, seperti Cakra (KRI Cakra 401), tidak bernasib sama dengan Nanggala. Saya harap tragedi sebelumnya jadi yang terakhir. Jika tetap ingin menjadi negara berdaulat, maka harus didukung oleh alutsista yang kuat juga,” tegas legislator dapil Jawa Timur XI itu. 

Secara umum, tujuan dari kunjungan kerja Komisi VI DPR RI yaitu untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta program pembangunan yang akan dilakukan oleh PT PAL. Perusahaan BUMN tersebut berniat menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 senilai Rp1,28 triliun untuk pemenuhan kebutuhan biaya pemeliharaan seluruh armada kapal selam yang dimiliki perusahaan. 

Resmi menjabat per April 2021, Direktur Utama PT PAL Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang memaparkan bahwa PMN untuk kapal selam yang didapatkan perusahaannya, terakhir pada tahun 2015 sebesar Rp1,5 triliun. Suntikan modal negara itu telah digunakan untuk membangun fasilitas bengkel kapal selam yang dikunjungi oleh Komisi VI DPR RI ini.  alw/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)