Komisi V Komitmen Bantu Wujudkan Akses Jalan di Daerah

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Foto: Erman/nvl
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Foto: Erman/nvl

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengungkapkan, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan (UU Jalan), APBN tidak bisa digunakan membiayai jalan yang menjadi kewenangan daerah (provinsi, kabupaten/kota dan desa). Saat itu pembiayaan jalan daerah dengan APBN hanya bisa dilakukan jika ada diskresi yang dikeluarkan oleh menteri atau presiden.

Hal tersebut disampaikan Ridwan saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Forkopimda Bengkulu, para Bupati/ Wali Kota se-Bengkulu di Balai Semarak, Bengkulu, Jumat (2/9). Serap aspirasi ini turut dihadiri para pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Dulu saat pembahasan UU Jalan ini, kita berdebat panjang dengan Kementerian Keuangan. Karena mereka tidak mau dan takut ada perubahan dalam anggaran. Tapi kami berkomitmen, bagaimana agar jalan kabupaten/kota, jalan provinsi bahkan jalan desa yang tidak mampu dikerjakan daerah dengan kemampuan APBD, maka dikerjakan oleh APBN,” terang Ridwan.

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, rata-rata tingkat pemanfaatan jalan nasional di seluruh Indonesia sudah lebih dari 90 persen. Sementara jalan provinsi, pemanfaatannya sekitar 60 persen sedangkan jalan kabupaten pemanfaatannya lebih dari 40 persen. “Maka jadi penting UU Jalan ini kita lanjutkan yang pada akhirnya jalan kabupaten/kota, provinsi bahkan sebagian desa, utamanya jalan poros atau penghubung, juga bisa dibiayai oleh APBN,” ungkapnya.

Ia meminta kesediaan stakeholder di Bengkulu mulai dari kepala balai di bawah naungan Kementerian PUPR, pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk saling bersinergi dalam menyusun dan melengkapi ketentuan dasar yang dibutuhkan sebagai bahan pengajuan pembangunan jalan. Di antaranya, rencana anggaran biaya (RAB), pembebasan lahan, dan lainnya menjadi aspek pertama yang dinilai dan harus segera disiapkan pemda. •es/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)