Komisi V Dukung Percepatan Pembangunan Bendungan Jlantah

Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin saat memimpin Komisi V DPR RI meninjau Bendungan Jlantah. Foto: RIZKI/PDT
Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin saat memimpin Komisi V DPR RI meninjau Bendungan Jlantah. Foto: RIZKI/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin menyatakan pihaknya mendukung rencana percepatan pembangunan Bendungan Jlantah yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai komitmen memenuhi kebutuhan air baku, mendukung ketahanan pangan, dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 

“Tahun 2023 Bendungan ini akan selesai, mudah-mudahan diberikan kelancaran sehingga kemanfaatan bendungan ini bisa segera digunakan oleh khususnya masyarakat Karanganyar atau mungkin kabupaten yang lain,” ungkap Hamid saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau lokasi pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (15/9).

Hamid yang merupakan legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IV itu juga mendorong agar pemerintah juga dapat segera melakukan pembayaran dan menyelesaikan ganti rugi lahan milik masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan. “Kami mendorong agar pembangunan ini sukses tanpa ekses, artinya dengan masyarakat yang punya lahan segera diselesaikan ganti rugi dan untungnya,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. 

Bendungan Jlantah yang dibangun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yang memiliki area genangan seluas 50,45 hektare ini rencananya akan dimanfaatkan untuk irigasi lahan, penyediaan air baku dan mereduksi banjir di Kecamatan Jatiyoso, Jatipuro dan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), konservasi air serta destinasi pariwisata. •rr/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)