Komisi V Dukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi Telang

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie . Foto: Ria/nvl

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengapresiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) serta Pemerintah Kabupaten Banyuasin atas upaya pengembangan Kawasan Transmigrasi Telang manjadi Kawasan yang berdaya saing. 

“Alhamdulillah, transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin sangat baik. Kawasan transmigrasi telang ini harus menjadi pilot project untuk percepatan revitalisasi daerah transmigrasi menuju kawasan yang berkembang dan maju,” ungkap Syarif saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI ke Kawasan Transmigrasi Telang, Banyuasin, SUmatera Selatan, Rabu (22/9). 

Syarif menyampaikan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mendorong pembangunan desa dan penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa. Dimana, pembangunan transmigrasi harus dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya, membentuk kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah yang dirancang secara holistik sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.   

“Selain itu, pembangunan kawasan transmigrasi harus diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru dan mendorong daya saing daerah,” ungkap politisi Partai NasDem tersebut.

Di era desentralisasi, lanjutnya, dengan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar pada proses pelaksanaan transmigrasi. “Oleh karena itu, sangat penting peningkatan sinergi antara Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, peran gubernur bersama dengan bupati dalam memajukan dan menentukan wajah transmigrasi ke depan, ke arah yang lebih baik,” tutur Syarif. 

Di tempat yang sama, Bupati Kabupaten Banyuasin Askolani Jasi menyampaikan, program transmigrasi di Kabupaten Banyuasin telah berlangsung sejak Tahun 1969 sampai dengan Tahun 2017. Dan telah berhasil menempatkan 55.659 kepala keluarga atau 235.915 jiwa di 129 UPT Binaan.  rnm/es

Legislator Dorong Ketetapan Lahan Desa Wisata Sanankerto

Anggota Komisi V DPR RI Sumail Abdullah. Foto: Agung/nvl

Anggota Komisi V DPR RI Sumail Abdullah berharap Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Desa Wisata Sanankerto, Kabupaten Malang, kali ini dapat memastikan pemfasilitasian ketetapan lahan desa tersebut. Sebelumnya pihak desa wisata mengeluhkan adanya wilayah lahan yang masih diklaim Perum Perhutani. 

Sumail tak menampik bahwa di beberapa wilayah klaim semacam itu masih terjadi. “Lewat kunjungan kami kali ini ingin memastikan dan sekaligus konsolidasi stakeholder terkait yakni Kemendes agar memfasilitasi dari sisi ketetapan lahan mulai diserahkan ke Desa Sanankerto,” ujarnya di sela-sela kunjungan ke Desa Wisata Sanankerto, Malang, Jawa Timur, Rabu (22/9).  

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI kali ini dalam rangka meninjau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Desa Wisata Sanankerto Kabupaten Malang. Dalam kunjungan ini turut hadir pula jajaran pejabat Direktorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.  

BUMDes Desa Wisata Sanankerto tergolong sukses dan mandiri, dimana kata Sumail dengan modal sekitar Rp170 juta mampu menyumbang bagi Pendapatan Asli Desa hingga Rp400 juta dan lebih setiap tahunnya. “Harapannya BUMDes ini perlu dicontoh oleh BUMDes-BUMDes lain di seluruh Indonesia,” sebut legislator dapil Jawa Timur III itu.  

Namun di samping prestasi yang dicapai, Sumail mencermati masih ada persoalan yang menjadi perhatian terkait pengelolaan wisata, salah satunya yaitu permasalahan sampah, dimana setiap hari sampah organik dan anorganik menumpuk. “Tentu perlu difasilitasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir,” pungkasnya.  ah/sf

Komisi V Dorong Kemendes Optimalkan Padat Karya Serap Tenaga Kerja

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. Foto: Puntho/nvl

 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mendorong Kementerian Desa PDTT dapat terus membuka lapangan pekerjaan baru. Terutama, untuk mengakomodir segenap masyarakat yang terpaksa menjadi pengangguran akibat terdampak pandemi Covid-19 agar dapat diserap kembali dalam program padat karya secara khusus di Provinsi Sulawesi Selatan. 

 Demikian disampaikan Andi Iwan usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan Kepala BPSDM-PMDDTT Luthfiyah Nurlela, Sekretaris BSPDM-PMDDTT Jajang Abdullah dan Kepala Balai Pelatihan PMDDTT di Balai Pelatihan dan PMDDTT Makassar, di Makassar Sulawesi Selatan , Rabu (22/9). 

 “Pada prinsipnya, Komisi V DPR RI dalam menyikapi masih berlangsungnya situasi pandemi Covid-19 saat-saat ini tentu kami berharap pemerintah khususnya melalui Kementerian Desa dan PDTT dapat terus membuka lapangan pekerjaan baru. Terutama, untuk mengakomodir masyarakat yang terpaksa menjadi pengangguran akibat dampak pandemi Covid-19 supaya dapat diserap kembali dalam padat karya,” ujar Andi Iwan. 

Politisi Partai Gerindra tersebut mengusulkan agar dalam program-program padat karya dapat diisi oleh tenaga-tenaga kerja yang belum terakomodir di program-program lainnya. Maka, para pendamping desa yang sudah ada tidak lagi menjadi pendamping-pendamping kegiatan di program-program padat karya lainnya. Sehingga dengan demikian, lapangan kerja dapat terbagi secara merata kepada masyarakat bawah.

Andi Iwan juga menyoroti SDM di Balai Pelatihan dan PDTT yang tercatat hanya sejumlah 60 personel, namun mencakup wilayah yang begitu besar. “Terkait hal itu, kami mendorong Balai Pelatihan Makassar mendapatkan tambahan SDM dan fasilitas. Di samping itu, Komisi V mendorong balai kecil ini menjadi balai besar. Serta, menambah balai lain di daerah lain agar beban kerja Balai Pelatihan dapat diringankan,” tandas Andi Iwan.  pun/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)