Komisi V Berharap Pengelolaan Pelabuhan Patimban Diserahkan kepada BUMN

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Foto : Dev/Man

Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat merupakan salah satu mega proyek strategis nasional yang membutuhkan anggaran triliunan rupiah. Pelabuhan tersebut diklaim memiliki sejumlah keunggulan dan akan berdampak cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia.

Berkaitan dengan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie berharap agar ke depannya pengelolaan pelabuhan tersebut dapat diserahkan kepada BUMN. Hal itu dikatakan Syarief saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, Jumat (5/2), guna mengetahui sejauh mana progres pembangunan dan pemanfaatannya.

“Kita berharap ke depan, meskipun anggaran pembangunannya saat ini dibiayai melalui dana pinjaman pihak asing dan dibantu dengan APBN, pengelolaannya bisa diserahkan kepada BUMN sehingga manfaatnya betul-betul seratus persen kembali ke negara,” ucap politisi Partai NasDem itu.

Syarief mengatakan, berdasarkan laporan yang disampaikan pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dalam pembangunan proyek ini. Terkait permasalahan pembebasan lahan yang sempat mengemuka, pihak berwenang telah menyatakan bahwa hal itu masih bisa diatasi dengan baik.

“Untuk itu Komisi V akan mendorong agar apa yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan ini bisa kita selesaikan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Komisi V. Sedangkan yang berkaitan dengan faktor penunjang yang mungkin perlu di-support oleh APBN, karena ini merupakan kegiatan strategis nasional tentu juga akan kita dorong,” ujar Syarief.

Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan tujuan utama pembangunan Pelabuhan Patimban untuk memperbesar pasar ekspor dan mengurangi traffic existing di Pelabuhan Tanjung Priok. Pembangunan pelabuhan tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten hingga Jawa Tengah.

Pembangunan Pelabuhan Patimban sudah dimulai sejak 2019 dan akan diselesaikan secara bertahap hingga ditargetkan rampung pada 2027. Untuk menyelesaikan proyek seluas 654 hektar itu pemerintah membutuhkan investasi cukup besar. 

Untuk diketahui, pada tahap pertama, investasi yang dibutuhkan sekitar Rp29 triliun. Sementara total investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan itu hingga selesai mencapai Rp50 triliun.

Pelabuhan Patimban juga diharapkan jadi hub-produksi otomotif, di mana nantinya sebagian besar barang yang masuk ke Patimban adalah untuk kegiatan ekspor mobil ke Australia, New Zealand, dan beberapa negara di Asean.

Pelabuhan Patimban berada di lokasi yang cukup strategis, yaitu antara Jakarta-Cirebon. Pelabuhan Patimban juga terkoneksi dengan jalan tol sehingga dapat mengangkat potensi pembangunan 10 kawasan industri prioritas di sepanjang Koridor Utara Jawa.  dep/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)