Komisi IX Tegaskan Dukung Tenaga Honorer Diangkat Jadi Pegawai Tetap

Anggota Komisi IX DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono. Foto: PUNTHO/PDT 
Anggota Komisi IX DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono. Foto: PUNTHO/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono menegaskan Komisi IX DPR RI siap mendukung adanya keberadaan tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Mengingat, ungkap Tuti, pembahasan tenaga honorer sudah terjadi sejak lama.

Demikian ditekankan Tuti usai memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajaran dalam rangka pengawasan terhadap tenaga kerja honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (12/9).

“Meskipun berstatus tenaga honorer atau tenaga kontrak, tetapi siap (para tenaga honorer) memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat. Maka, perlu dibutuhkan kerja sama antara DPR RI dengan pemerintah untuk persoalan tenaga honorer atau kontrak. Terlebih lagi, jika hal itu menyangkut tenaga kesehatan atau kependidikan,” ujar Tuti.

Lebih lanjut, politisi PDIPerjuangan ini menjelaskan pihaknya sudah menerima laporan dari para tenaga honorer khususnya tenaga kesehatan (nakes) agar pemerintah perlu memperbaiki database. Mengingat, tandas Tuti, database tersebut merupakan aspek paling penting.  

“Selama ini, nakes dan honorer menjadi topik yang paling penting yang selama ini kita bicarakan dan kita dalami. Kita akan terus melakukan yang terbaik untuk para nakes dan tenaga honorer ini. Karena, mereka ini garda terdepan yang sungguh sangat kita hargai,” tandas legislator dapil Jawa Tengah I tersebut.  

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong Pemerintah Pusat agar mengkaji ulang keputusan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang. Ganjar bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas yang baru dilantik.

Kepada Menteri PAN-RB, Ganjar menyampaikan tiga pesan. “Pada saat dilantik, saya WA (WhatsApp), selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” katanya. Ganjar menyampaikan agar Kementerian PAN-RB mengubah metode perekrutan PPPK. Tidak lagi mengandalkan tes potensi akademik, tetapi memaksimalkan skill sesuai dengan formasi. •pun/sf

MESKIPUN BERSTATUS TENAGA HONORER ATAU TENAGA KONTRAK, TETAPI SIAP MEMBERIKAN PENGABDIAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)