Komisi IX Minta BPJS Ketenagakerjaan Perluas Kepesertaan

 
Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja terkait di Kalimantan Utara. Foto: Andri/nvl

Anggota Komisi IX DPR RI Wenny Haryanto meminta BPJS Ketenagakerjaan mensosialisasikan secara masif dan intensif mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada para pekerja. Selain menjadi sarana edukasi, sosialisasi ini bisa untuk meningkatkan kepesertaan BPJS bidang Ketenagakerjaan. 

“Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat pekerja, sehingga mereka memahami manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Dengan memahami manfaat program, pekerja akan lebih sadar pentingnya ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Wenny saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, Kalimantan Utara, baru-baru ini. 

Wenny menjelaskan, dirinya sangat mendukung setiap pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Saya berharap setiap pekerja terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, karena sudah terbukti dapat memberikan kepastian, ketenangan dalam bekerja yang akhirnya memberikan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” ungkapnya. 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini memaparkan, setiap pekerja yang telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan secara otomatis akan mendapatkan 4 manfaat. Yakni Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun (JP). Ia juga mendorong BPJS Ketenagakerjaan, selama pandemi Covid-19, tetap berinovasi dalam melayani masyarakat secara maksimal, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. 

Dalam Kesempatan yang sama Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) BPJS Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi menuturkan, BPJS Ketenagakerjaan selama pandemi tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

“Kami juga membuka beberapa alternatif pelayanan seperti lapak asik yaitu pelayanan tanpa kontak fisik. Jadi orang itu bisa secara online antrian dan datang pada jadwalnya,” ungkapnya. 

Saat dikonfirmasi upaya BPJS Ketenagakerjaan jumlah kepesertaan, ia menjelaskan BPJS ketenagakerjaan sudah mendapatkan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 5 Maret lalu.

“Itu sebagai peluru kita untuk kepesertaan bisa lebih masif lagi. Instruksi presiden itu ke 19 kantor kementerian, semua gubernur, bupati dan wali kota juga badan kelembagaan lain, dapat memberikan optimalisasi terhadap perlindungan jaminan sosial tenaga kerja khususnya tenaga honorer,” jelas Rahman.  man/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)