Komisi IX Himpun Informasi Kebijakan Perlindungan Pekerja di Masa Pandemi

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Eot/nvl

Komisi IX DPR RI menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang perlindungan pekerja informal pada masa pandemi Covid-19 di Maluku Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 66,13 persen masyarakat Maluku Utara bekerja di sektor informal dan sisanya 33,87 persen bekerja di sektor formal dari angkatan kerja sebesar 552.680 orang di tahun 2020. 

“Di samping itu, dilaporkan bahwa 66,13 persen penduduk bekerja pada kegiatan informal dan sisanya, yaitu 33,87 persen bekerja pada kegiatan formal yang status bekerja sebagai Buruh, Karyawan, Pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap,” ucap Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kamis (25/11). 

Dalam kesempatan ini, Komisi IX DPR RI juga melakukan analisa tentang kebijakan yang ditempuh dan diimplementasikan dalam rangka perlindungan pekerja informal pada masa pandemi, melakukan pengawasan, dan menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketanagakerjaan dalam rangka perlindungan pekerja informal pada masa pandemi Covid-19 ini. 

Politisi PDI-Perjuangan menyampaikan pentingnya penyiapan tenaga kerja terampil dan kompeten dengan mendukung upaya  Pemerintah Pusat dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara, untuk pengembangan dan perluasan Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate di Sofifi dengan luas tanah 5 hektar. “Perluasan BLK tersebut menjadi bagian penting mengingat kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor pertambangan di Provinsi Maluku Utara,” tandasnya.  opi/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)