Komisi IX Berharap Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Terburu-buru

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kota Medan, Sumut. Foto: RUNI/NVL
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR RI menyalurkan bantuan kepada masyarakat Kota Medan, Sumut. Foto: RUNI/NVL

Penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai 28 November 2023. Menanggapi keputusan penghapusan tenaga honorer, Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menjelaskan, bahwasanya Komisi I hingga Komisi XI DPR RI telah melakukan rapat gabungan guna membahas dan memperjuangkan keputusan tersebut agar bisa ditunda, supaya tidak terburuburu. Pimpinan seluruh Komisi di DPR RI akan bersurat kepada Pimpinan DPR RI untuk segera bertemu dan membicarakan persoalan tersebut.

“Kami di Komisi IX DPR RI bersama Komisi I hingga Komisi XI telah melakukan rapat gabungan guna membahas dan membicarakan persoalan penghapusan tenaga honorer tahun 2023. Dari hasil yang kami sepakati, kami memperjuangkan agar keputusan tersebut bisa ditunda dan jangan terburu-buru. Pimpinan Komisi akan bersurat kepada Pimpinan DPR untuk bertemu dan membicarakan persoalan tersebut,” pungkas Felly saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja terkait di Medan, Jumat (26/8).

Politisi Partai NasDem itu mengatakan, Anggota DPR RI mempunyai kekhawatiran yang sama. Pasalnya, saat ini sebanyak 575 Anggota DPR RI, memiliki tenaga honorer yang masing-masing mempunyai 7 staf lima tenaga ahli dan dua staf ahli yang harus diperjuangkan. Untuk itu Felly mengajak kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperjuangkan dan memperhatikan apa yang menjadi hak-hak tenaga honorer maupun kontrak.

Felly menjelaskan, adapun tujuan lain dari Kunjungan Kerja Spesifik ke Medan, Sumut ini adalah guna memperjuangkan tenaga honorer maupun kontrak kesehatan yang sudah mengabdi di lingkungan pemda se-Sumut. “Saya berharap, kepada pemerintah daerah  bisa menerapkan aturan yang  tertera dalam UU Kesehatan dan Ketenagakerjaan, ini penting sekali guna memberikan hakhak mereka tenaga honorer kesehatan sebagai garda terdepan di bidang kesehatan,” harap Felly yang merupakan legislator daerah pemilihan Sulawesi Utara itu. •rni/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)