Komisi IV Temukan Permasalahan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Indramayu

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyani saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dengan Bupati Indramayu, perwakilan Kementan, direksi Pupuk Indonesia dan petani Indramayu. Foto: Sofyan/Nvl

Sejumlah petani di Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, mengungkapkan beberapa permasalahan kepada Komisi IV DPR RI. Permasalahan yang dihadapi di antaranya kelangkaan pupuk bersubsidi, anjloknya harga gabah saat panen, hingga minimnya distribusi air irigasi. Khusus terkait Kartu Tani yang seharusnya memudahkan petani mendapatkan pupuk bersubsidi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai belum terkoneksinya sistem data yang dibangun pemerintah dengan petani dan kios pupuk. 

“Maksud saya begini, kan orang (petani) pegang Kartu Tani, begitu pegang kartu kan kayak di swalayan. Berarti kartu berlangganan, otomatis data digitalnya (seharusnya) ada donk. Ini kan ketika pegang Kartu Tani, data digitalnya nggak ada. Pertanyaannya kartunya dapat dari mana?” kata Dedi usai memimpin pertemuan Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI dengan Bupati Indramayu beserta jajaran, Dirjen Sarana dan Prasarana (PSP) Kementerian Pertanian, Direksi Pupuk Indonesia, perwakilan Himbara dan petani di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Bangodua, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (11/6). 

Politisi Partai Golkar itu juga mengkiritisi pendataan di sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang masih manual. Pasalnya untuk mengakses nama salah satu petani, harus dicari satu per satu. Menurut Dedi sistem ini akan menyulitkan petugas dan memberatkan petani. Belum lagi Kartu Tani juga kerap harus diperbarui yang dinilai merepotkan petani. Komisi IV DPR RI pun menawarkan tiga opsi kepada petani terkait subsidi pupuk. “(Salah satu opsi) Cabut subsidi pupuk, pemerintah beli gabah dengan disubsidi,” tandas Dedi menjawab opsi yang diinginkan petani.

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menilai RDKK tidak mencerminkan kebutuhan petani, karena pemerintah tidak menyediakan secara menyeluruh pupuk subsidi yang dibutuhkan petani, sehingga menyebabkan kelangkaan pupuk subsidi di lapangan. Selain itu, kelompok petani juga tidak menyadari bahwa syarat untuk mendapatkan pupuk subsidi bagi petani adalah bagi mereka yang memiliki luas lahan 2 hektar ke bawah. Menurutnya inilah yang tidak terkomunikasi dengan baik.

“Kita mencari altenatif, ada tiga (opsi) yang kita coba lempar ke petani. Pertama, apakah subsidi tetap seperti ini (petani diberikan subsidi pupuk). Ada persoalan, utamanya penyaluran pupuk di kios-kios. Kedua, kita tawarkan pupuk tidak kita subsidi, tapi harga gabah yang dijamin pemerintah. Petani cenderung ke situ, subsidi dicabut, tapi harga saat panen tetap standar. Ketiga, pupuk tidak lagi disubsidi, tetapi subsidinya langsung ke petani. Ini juga belum diterima, belum dipahami. Lebih cenderung ada jaminan harga saat panen,” papar Suhardi.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, permasalahan anjloknya harga gabah saat panen itu kerap dirasakan oleh petani-petani di Pulau Jawa. Menurut Suhardi hal itu terjadi karena adanya hukum ekonomi.  sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)