Komisi IV Temukan Banyak Permasalahan Kawasan Hutan di Babel

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Tim Komisi IV DPR RI meninjau Kawasan Hutan Produksi Bukit Betung. Foto: Aisyah/Man

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan, pihaknya menemukan banyak permasalahan yang sangat rumit terkait lahan-lahan yang seharusnya menjadi kawasan hutan, namun digunakan untuk pertambangan dan tambak secara ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Anggia, seharusnya pemakaian kawasan hutan dengan cara yang ramah terhadap lingkungan menjadi kebutuhan masyarakat. 

“Itu yang menjadi semangat dari teman-teman Komisi IV untuk melestarikan alam dan lingkungan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat,” tegas Anggia di sela-sela memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Penggunaan, Pelepasan dan Pengrusakan Kawasan Hutan Komisi IV DPR RI meninjau Kawasan Hutan Produksi Bukit Betung, di Bangka, Babel, Kamis (11/11). 

Lebih lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyayangkan jika kebutuhan pemakaian kawasan hutan yang dilakukan korporasi dan pihak komersial hanya untuk meraup keuntungan tanpa memperhatikan kelestarian alam. Sehingga Anggia mewakili Panja Penggunaan, Pelepasan dan Pengrusakan Kawasan Hutan Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk merevisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

“Kalau misalnya yang bergerak adalah korporasi, itu yang kita sedih banget. Jadi sudah merusak, ujung-ujungnya hanya (mencari) benefit, komersial aja. Itu tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Kalau kami merevisi UU Nomor 5 Tahun 1990, itu kan justru lebih ke bagaimana melibatkan masyarakat dan kelestarian tetap terjaga. Jadi itu salah satu itu komitmen kita untuk bisa menegakkan, semaksimal mungkin untuk (menerapkan) punishment, jadi biar ada efek jera,” tegas Anggia.  ais/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)