Komisi IV Dukung Penguatan Infrastruktur Bagi Nelayan Donggala

Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin. Foto: ICHA/NVL

Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin menyebutkan potensi sektor perikanan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala, Sulawesi Tengah, sangat besar. Untuk itu perlu dukungan penguatan infrastruktur yang memadai guna memudahkan para nelayan untuk mengembangkan hasil perikanan.

“Sangat luar biasa ikanikan yang dihasilkan, dari mulai Cakalang, Tuna, dan lain-lain. Ini membutuhkan infrastruktur yang cukup lumayan dalam rangka memudahkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan,” papar Syafrudin saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR ke PPI Donggala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Tengah, di Donggala, Kamis (14/7).

Syafrudin juga mendapati, bahwa para nelayan di PPI Donggala mengalami keterbatasan infrastruktur yang harus segera direspon oleh pemerintah pusat. “Ada beberapa, misalnya jembatan, akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian, sehingga siklus perekonomian bisa berjalan,” kata Syafrudin.

Anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI itu memaparkan, apabila penghasilan dan produksi dari nelayan sudah baik, tetapi tidak didukung dengan pelayanan operasional yang baik, tentunya perekonomian nelayan tidak akan berjalan secara optimal.

Syafrudin menegaskan, agar pemerintah tidak hanya berfokus pada upaya untuk memberikan kemudahan bagi nelayan untuk melakukan penangkapan ikan, namun juga fokus terkait penjualan ikan hasil tangkap di pasaran agar mendapatkan harga yang sesuai dan tidak merugikan nelayan. “Harapan kami agar seluruh kegiatan nelayan di Indonesia, khususnya yang ada di PPI Donggala ini dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Syafrudin meminta pemerintah dapat memprioritaskan untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada nelayan yang ada di Donggala, Sulawesi Tengah. “Pemerintah harus memberikan dukungan operasional yang maksimal. Selain itu, kami juga minta pemerintah agar dapat memberikan solusi agar ikan-ikan yang ditangkap dapat dijual dengan harga standar, bahkan lebih dari itu. Kalau hal ini dapat berjalan dengan baik, maka perekonomian nelayan juga dapat terdongrak dengan baik,” ucap legislator dapil Nusa Tenggara Barat I itu. •ica/aha

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (PKPU) TERSEBUT SEGERA DISOSIALISASIKAN DARI PUSAT KEPADA KPU PROVINSI DAN JAJARANNYA SAMPAI KE BAWAH.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)