Komisi IV Dorong Perusahaan dan Pemerintah Berpihak pada Petani Sawit

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat meninjau area perkebunan sawit di Siak. Foto: Eko/Man

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memimpin Panitia Kerja (Panja) Pengembangan Sawit Rakyat Komisi IV DPR RI mengunjungi perkebunan sawit di Kabupaten Siak, Riau. Dedi mendorong perusahaan dan pemerintah lebih memperhatikan kondisi petani sawit. Setelah berdialog dengan Bupati Siak dan petani sawit, Dedi mendorong perusahaan membuka ruang agar petani diberi kesempatan melakukan ekonomi produksi selama masa tunggu panen sawit. 

“Mendorong perusahaan agar membuat ruang, membuka ruang agar petani selama nunggu proses sawitnya berbuah, itu rentangnya panjang 1-5 tahun, itu mereka bisa melakukan ekonomi produksi menggunakan area tanah perkebunan,” papar Dedi saat meninjau area perkebunan sawit di Siak, Riau, Kamis (11/11). 

Dedi menjelaskan, hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian Kementerian Pertanian, tidak menjadi problem jika area sawit ditanami jagung, umbi, dan tanaman lain selama recommended dari Badan Litbang, sehingga petani tidak harus menunggu hasil panen sawit. Pasalnya rentan waktu tunggu bisa berlangsung tahunan dan itu menjadi waktu kosong tanpa pemasukan bagi petani sawit. 

Persoalan lain yang diadukan petani terkait dengan harga pupuk yang masih belum terjangkau oleh petani. Antara harga pupuk dengan harga buah sawit tidak sepadan. Sehingga politisi Partai Golkar itu mendorong agar pemerintah segera mencarikan solusi terkait masalah pupuk yang tak kunjung usai. “Harus didorong juga terutama Pupuk Indonesia, segera juga agar harga pupuknya jangan terlalu tinggi, agar petani memiliki kecukupan pembiayaan untuk melakukan pemeliharaan dan untuk meningkatkan produksi,” tukasnya.  eko/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)