Komisi IV Dampingi Gakkum KLHK Segel 12 Lokasi Hutan Bekas Tambang Bauksit di Bintan

Ketua Komisi IV Sudin saat memimpin Kunspek Komisi IV DPR RI ke Kampung Gisi, Bintan, Kepri. Foto: OJI/PDT
Ketua Komisi IV Sudin saat memimpin Kunspek Komisi IV DPR RI ke Kampung Gisi, Bintan, Kepri. Foto: OJI/PDT

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi IV Sudin bersama Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meninjau lokasi bekas tambang bauksit dan menyaksikan penyegelan dan pemasangan plang di 12 titik lahan eks tambang bauksit di Kampung Gisi, Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis (15/9). 

“Di lahan hutan lindung seluas 4,3 Hektare (Ha) ini hasil buminya telah ditambang dan dikeruk sejumlah perusahaan pada 2019 tahun lalu. Kami dari Komisi IV DPR RI bersama Gakkum KLHK turun melakukan penyegelan dan disaksikan oleh Plt. Bupati Bintan, Roby Kurniawan bersama beberapa OPD Bintan serta OPD Pemprov Kepri,” terang Sudin. 

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan ada 12 titik lokasi lahan hutan di Kabupaten Bintan yang akan disegel dan dipasang plang oleh Gakkum KLHK. Lahan tersebut merupakan Kawasan Hutan yang sudah ditambang. “Kita akan segel 12 titik lokasi dan saat ini baru 5 lokasi yang kita pasang plang segel. Tinggal 7 lokasi lagi nanti kita minta Gakkum KLHK segera disegel,” tandas Sudin. 

Di 12 titik lokasi lahan hutan lindung seluas 300 hektar itu, lanjut Sudin, juga telah dijarah dan tambangnya dikeruk sejumlah perusahaan pemilik pertambangan yang saat ini telah dihukum pidana. “Jadi lahan itu sudah diidentifikasi oleh Gakkum KLHK. Selain di Kampung Gisi juga ada di pulaupulau seperti Koyang dan Telang. Hingga kita minta agar Gakkum KLHK menyegelnya supaya lahan tersebut tidak dikelola kembali,” tegas Sudin. •oji/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)