Komisi III Soroti Penanganan Hukum Jakarta di Masa Pandemi

 
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa. Foto: Azka/nvl

Sistem penegakan hukum merupakan salah satu refleksi dari perwujudan prinsip dan nilai demokrasi yang menjamin kehidupan politik bangsa dan negara yang menjamin rasa adil dan persamaan di muka hukum. Oleh karena itu, dari  berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang terjadi di DKI Jakarta yang didapat melalui berbagai sumber, Komisi III DPR RI menyambangi Polda Metro Jaya untuk mendapatkan data dan informasi untuk memaksimalkan hadirnya negara dalam membantu kesulitan masyarakat di masa pandemi. 

“Persoalan yang terjadi di masyarakat dipengaruhi strategis global dan stagnasi ekonomi nasional akibat Covid-19 juga berdampak pada seluruh bidang kehidupan. Hal ini menjadi perhatian penting karena berdampak juga pada meningkatnya kejahatan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J. Mahesa saat memimpin pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran beserta jajarannya dan Kapolres se-Jakarta, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (29/11). 

Menyoroti berbagai persoalan hukum yang terjadi, Desmond menilai perlu adanya sinergisitas antara aparat penegak hukum, khususnya Polri dalam pencegahan penyebaran Covid-19 serta pelaksanaan PPKM level 1 hingga level 4 di seluruh wilayah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, karena ini menyangkut arah dan kebijakan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Ini wujud dari komitmen Polri dalam mengawal program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Satgas PEN Bareskrim Polri punya misi untuk mendukung dan memastikan program tersebut terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan akuntabel,” jelas Desmond.  

Selain melakukan sinergisitas dengan institusi hukum, politisi Partai Gerindra itu juga mengimbau agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah  untuk melakukan upaya deteksi pencegahan apabila ada penyimpangan.

“Bila ditemukan indikasi kesengajaan dalam perbuatan penyimpangan upaya penegakan hukum harus tetap dilakukan, karena alokasi anggaran negara sangat besar dalam pemulihan ekonomi nasional, jadi penyimpangan sekecil apapun harus dihindari dan dikawal institusi Polri,” pesan legislator daerah pemilihan Banten II tersebut.  azk/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)