Komisi III Serap Aspirasi RUU HAPer di Bali

Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kajati Bali. Foto: RIA/PDT
Foto bersama Tim Kunspek Komisi III DPR RI dengan Kapolda dan Kajati Bali. Foto: RIA/PDT

Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata (UU HAPer) di Indonesia saat ini masih menggunakan produk kolonial berupa Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Reglement op de Rechtsvordering (Rv). Hal tersebut tentunya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, yang tidak lagi ada pembagian wilayah Jawa-Madura dan di luar Jawa dan Madura. Keberlakuan hukum acara perdata di seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua warga Negara Indonesia tanpa membedakan golongan. 

Untuk itu, Komisi IIII DPR RI melakukan revisi UU HAPer sebagai upaya meningkatkan pembangunan hukum nasional dengan memperhatikan kesadaran dan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. “Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi menuntut adanya hukum acara perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang keperdataan dengan cara yang efektif dan efisien,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat memimpin Tim Kunspek Komisi III DPR RI ke Bali, Jumat (9/9). 

Sahroni memaparkan, pokokpokok isu krusial dari RUU HAPer  yang memerlukan kajian adalah mengenai  eksekusi putusan di bidang perdata dan pengamanannya serta putusan serta merta (uit voorbaar bij voorraad), pemeriksaan perkara perdata dengan acara cepat, gugatan perwakilan (class action) serta alat bukti dengan adanya perkembangan informasi dan teknologi. Bukti elektronik, prosedur berperkara secara elektronik (e-court), mediasi, dan desain yang ideal terkait pengaturan hukum acara perdata dikaitkan dengan perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi yang semakin masif.

“Memperhatikan hal-hal di atas, Komisi III memandang bahwa perlu untuk dilakukan studi kebijakan dan mendapat masukan dari pihak-pihak terkait, terutama yang bersinggungan langsung dengan isu krusial di atas maupun masukan lainnya terhadap substansi dalam RUU HAPer,” kata politisi Partai NasDem tersebut. •rnm/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)