Komisi II Tegaskan Perlunya Penguatan KASN

 
Foto bersama Tim Panja RUU ASN Komisi II DPR RI dengan Akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta. Foto: Puntho/nvl

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan diperlukan penguatan lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terutama dalam fungsi check and balance agar like and dislike atau intervensi politik praktis dalam birokrasi dapat dicegah. Maka, dalam UU ASN nantinya harus mampu memberi kewenangan yang lebih luas bagi lembaga pengawasan sistem merit yang independen. 

Demikian diungkapkan Doli saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU tentang ASN Komisi II DPR RI dengan Akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, Senin (8/11). Pertemuan ini dalam rangka mendapatkan masukan terkait Pembahasan Revisi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 

“Penguatan KASN diperlukan karena dalam praktiknya masih banyak rekomendasi yang dikeluarkan belum sepenuhnya dijalankan. Kalau saya dari awal, pilihannya KASN ini ada dua yakni KASN tetap ada tapi tidak seperti sekarang serta KASN ke depan harus diperkuat. Tujuannya, terutama dalam check dan balance supaya like and dislike atau intervensi politik praktis dalam birokrasi dapat dicegah,” ujar politisi Partai Golkar tersebut lebih lanjut.  

Sementara itu, salah satu pakar akademisi UII berpandangan sistem merit adalah hal niscaya dalam menjawab tantangan menuju birokrasi kelas dunia 2024 mendatang. Sistem merit yang selama ini digaungkan KASN, secara nyata melindungi kepastian karier ASN dari berbagai ancaman, seperti intervensi politik praktis yang masih marak.  pun/es

"Penguatan KASN diperlukan karena dalam praktiknya masih banyak rekomendasi yang dikeluarkan belum sepenuhnya dijalankan."

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)