Komisi II Serap Aspirasi Masyarakat Terkait RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Sorong, Papua Barat. Foto: ICHA/NVL
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Sorong, Papua Barat. Foto: ICHA/NVL

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan Komisi II DPR telah mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat Papua Barat di Kota Sorong terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Doli menyampaikan bahwa secara legal, proses pembentukan RUU tersebut telah berjalan selama beberapa bulan terakhir di Komisi II DPR.

“Jadi ini adalah bagian rangkaian dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) kami mendengarkan langsung aspirasi yang selama ini kami dengar dari Jakarta sudah cukup lama, dan kami sudah mempersiapkan RUU-nya. Jadi ini merupakan proses pematangan atau proses tahap akhir dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya,” jelas Doli saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR ke Sorong, Papua Barat, Kamis (25/8).

Doli menyampaikan, aspirasi dari masyarakat setempat, yang turut diwakilkan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan Ketua Tim Percepatan Pemekaran Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Barat Daya Lambert Jitmau, menunjukkan bahwa seluruh elemen masyarakat mendukung penuh pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sebagai DOB. Ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut cukup bulat dan telah mendapatkan dukungan bahkan dari pimpinan, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

“Kami sudah menyusun agenda. Yang jelas di masa sidang ini, kami berharap RUU tersebut sudah bisa menjadi UU. Kami di Komisi II DPR, dalam kurang lebih waktu dua minggu, akan sampai di pembahasan Tingkat I, kemudian kami akan sampaikan ke Pimpinan DPR untuk diagendakan di Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan menjadi UU di DPR, kemudian kami kirim ke pemerintah,” ujar Doli.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, pemekaran Papua Barat ini merupakan bagian dari proses percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih. “Artinya, dengan lahirnya provinsi baru di Papua Barat ini, bisa mempercepat proses pemerataan pembangunan di Tanah Papua,” yakin legislator dapil Sumatera Utara III itu. •ica/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)