Komisi II Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Garut Cukup Baik

 
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Foto: Bianca/nvl

Masa pandemi Covid-19 yang telah dirasakan dalam waktu setahun lebih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, terutama dalam hal memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Transformasi pelayanan publik ke arah digital menjadi suatu keharusan agar masyarakat tetap mendapat pelayanan publik yang prima.

Untuk itu, Komisi II DPR RI dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 mengunjungi beberapa daerah, salah satunya Kabupaten Garut, Jawa Barat, guna melihat langsung penyelenggaraan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik di masa pandemi serta pelaksanaan program prioritas pertanahan serta persiapan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menilai, secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Garut cukup berjalan dengan baik dan tidak terlalu terkendala meski di tengah pandemi. “Kabupaten Garut cukup baik dari segi pelayanan dan sebagainya cukup baik,” ujarnya usai memimpin pertemuan tim kunjungan kerja Komisi II dengan Bupati Garut beserta jajaran, Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Garut, Kakanwil BPN Garut, Pimpinan KPU dan Bawaslu Kab. Garut serta perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat, di Kantor Bupati Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (18/4). 

Meski dinilai sudah berjalan cukup baik, ada beberapa permasalahan yang diungkapkan Bupati Garut Rudy Gunawan yang perlu diurai di Kabupaten Garut. Di antaranya permasalahan blangko e-KTP. Bupati Rudy mengungkapkan bahwa di Kabupaten Garut, ketersediaan blangko e-KTP masih belum memadai dan distribusi blangko e-KTP yang belum berjalan lancar di wilayah Garut. 

Merespon hal tersebut, Saan mengatakan Kementerian Dalam Negeri sudah mencetak kembali blangko e-KTP dan hanya tinggal menunggu distribusi-distribusi ke daerah. “Terkait dengan blangko e-KTP, tadi sudah disampaikan, Maret sudah dicetak lagi di Kementerian Dalam Negeri, mungkin tinggal distribusi ke daerah-daerah yang memang dianggap mengalami kekurangan terkait blangko e-KTP. Hal itu tentunya sudah teratasi karena memang sudah tersedia di Kementerian Dalam Negeri,” sebutnya. •bia/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)