Komisi II Dorong Terbentuknya Pansus Tenaga Honorer

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Kunjungan kerja komisi II DPR RI Pada Reses Masa Persidangan I Tahun sidang 2022-2023 di Bali, Rabu (26/10/2022). Foto: GYS/PDT
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Kunjungan kerja komisi II DPR RI Pada Reses Masa Persidangan I Tahun sidang 2022-2023 di Bali, Rabu (26/10/2022). Foto: GYS/PDT

Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali kali ini diketahui merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan aspirasi mengenai permasalahan tenaga honorer. Dimana direncanakan terdapat pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani masalah tenaga honorer atau non-ASN, hal inilah yang menjadi perhatian serius Pimpinan DPR RI.

“Mengingat pentingnya persoalan tenaga honorer ini, maka dengan ini pimpinan DPR RI didorong agar segera menyetujui pembentukan pansus sehingga akan ditemukan jalan keluar dan mereka dapat direkrut menjadi tenaga kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali, Rabu (26/10).

Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/185/M. SM.02.03/2022 terus bergulir untuk diterapkan. Surat tersebut perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan pemerintah akan menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023. Dalam kunker reses Komisi II DPR RI mendorong pemerintah menyusun peta jalan atau roadmap penyelesaian masalah sebelum menghapus tenaga honorer 2023 mendatang.

“Pertama, kita mendorong adanya roadmap yang harus disusun oleh pemerintah dalam rangka menyeselaikan semua masalah yang terkait dengan tenaga honorer. Karena masalah ini kan cukup klasik dan cukup lama. Kita berharap Pansus ini bisa mengawal, pertama, permasalahan tenaga honorer yang selama ini sudah ada. Kedua, kira-kira ke depan konsepnya seperti apa? Supaya tidak terulangi masalah-masalah yang kemarin,” lanjutnya.

Dirinya mengatakan bahwa untuk dapat menuntaskan persoalan tenaga honorer maka DPR perlu berkoordinasi dengan semua pihak terutama pemerintah. “Nah, kami menyampaikan aspirasi bersama dengan pemerintah menyelesaikan masalah dengan semua yang tadi disampaikan,” tutup Doli. •gys/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)