Komisi II Apresiasi Tingginya Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak di NTB

Foto bersama Tim Kunker Komisi II DPR RI dengan mitra kerja di Kantor Gubernur NTB. Foto: Alfi/Man

Komisi II DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, tim kunker menjaring aspirasi terkait evaluasi pelaksanaan oleh Pilkada Serentak 2020. Disampaikan Doli, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020 di NTB merupakan salah satu yang tertinggi dibandingkan daerah lainnnya.  

“Penyelenggaraan Pilkada 2020 di NTB ini cukup berhasil. Tadi disampaikan bahwa tingkat partisipasi pemilihnya paling tinggi dibandingkan daerah lain. Rata-rata seluruh NTB di 7 kabupaten/kota mencapai sekitar 82 persen, bahkan di Kabupaten Dompu mencapai 93 persen. Ini prestasi luar biasa, artinya sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu daerah setempat sudah berhasil,” kata Doli saat diwawancara usai pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Senin (12/4) 

Meski berjalan mulus, Doli menyampaikan sejumlah catatan evaluasi Pilkada serentak 2020. Salah satunya terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT). Komisi II sendiri sebenarnya telah berkesimpulan bahwa DPT sudah diwanti-wanti akan menjadi permasalahan di setiap penyelenggaraan pemilu.  

“Masalah di hulunya adalah soal data kependudukan kita, makanya kita berkali-kali sudah sampaikan kepada Mendagri supaya persiapan 2024 nanti mumpung masih 2 tahun lagi, kita harus bisa mengejar, mempersiapkan, hingga menyelesaikan semua persoalan tentang DPT. Sehingga terbentuk sistem database yang valid, terintegrasi, dan tidak terjadi permasalahan lainnya,” ungkap politisi Partai Golkar itu. 

Terkait evaluasi Pilkada serentak 2020, Komisi II sebenarnya telah telah membuat panitia kerja (panja) Pilkada 2020. Doli menjelaskan, kerja panja sudah selesai mengevaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun lalu. Hasilnya akan dilaporkan kepada Tim Kerja yang telah dibentuk terdiri dari Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, yang nantikan akan merancang desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu 2024.  

“Itu (Pemilu 2024, red) akan jadi sejarah baru. Dimana, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu dalam satu tahun penuh, mulai dari Pileg, Pilpres, dan Pilkada pada Maret dan November 2024. Tentu, hal itu jadi pekerjaaan yang maha berat, makanya harus kita cicil persiapannya supaya nanti tidak menumpuk. Jadi, Tim Kerja akan mulai bekerja minggu ini selama masa reses, sehingga saat masa sidang sudah bisa dibahas melalui rapat kerja dan bisa diputuskan konsep, tahapan dan waktu yang fix,” papar Doli.  alw/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)