Komisi II Apresiasi Pelaksanaan Tes Seleksi CASN di Medan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat meninjau pelaksanaan ujian CASN di Medan. Foto: Novel/nvl

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengapresiasi jajaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sumatera Utara yang telah menyelenggarakan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2021 dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Indikatornya adalah adanya social distancing, pemakaian masker, dan penyediaan hand sanitizer di lokasi ujian SKD CASN yang digelar di Kodam I/Bukit Barisan dan Kantor Regional (Kanreg) VI BKN Medan. 

“Tentu kita bersama-sama melihat bagaimana BKN menyelenggarakan tes CPNS dan kita sudah melihat langsung ke Kodam dan Kanreg VI secara protokoler sudah memenuhi syarat (prokes). Sudah diterapkan secara protokol prokes tentu kita apresiasi,” jelas Junimart usai memimpin peninjauan dan pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Kepala Kanreg VI BKN Medan di Medan, Sumut, Rabu (22/9) 

Junimart juga menuturkan, BKN telah melaksanakan ujian Seleksi CASN dan PPPK secara modern dengan adanya live score hasil tes Computer Assisted Test (CAT) SKD CASN pada laman Youtube masing-masing Kanreg BKN sebagai tempat lokasi tes yang bisa diliat serta dipantau secara real time. Melalui live score tersebut, peserta bisa memprediksi apakah dirinya bisa lolos ke tahap ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau tidak.  

Politisi PDI-Perjuangan ini kembali mengapresiasi BKN terkait penempatan lokasi tes Seleksi CPNS. Lokasi tempat ujian disesuaikan dengan lokasi terdekat dari alamat domisili para pelamar/peserta. Walaupun di sisi lain, terdapat sejumlah instansi yang tidak memperbolehkan peserta untuk memilih lokasi ujian. “Misalnya saya adalah CPNS untuk di daerah Makassar tapi saya bisa tes di Medan dan itu online, ini kan suatu pekerjaan yang luar biasa dan sangat kita apresiasi,” tutup legislator dapil Sumut III itu.  nvl/sf

Tertib dan Teratur, Komisi II Apresiasi SKD CASN 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat meninjau pelaksanaan SKD CASN di Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Foto: Saum/nvl

Komisi II DPR RI melaksanakan pengawasan terkait Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengapresiasi penerapan kegiatan yang berjalan tertib dan teratur sesuai peraturan di tengah pandemi Covid-19.  

“Kita tentu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dari tahap awal sampai terlaksananya seleksi yang telah dilakukan ini dapat berjalan baik, tertib, rapi, dan teratur,” ungkap Saan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI meninjau pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CASN di Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta, Rabu (22/9).  

Melalui kunjungan tersebut, Anggota Fraksi Nasional Demokrat DPR RI itu turut ingin memastikan bahwa seleksi CASN ini berjalan dengan transparan, objektif, dan akuntabel. Hal ini menjadi vital guna meminimalisir subjektivitas agar tidak mengakibatkan korupsi, nepotisme, dan kolusi.  

“Apa yang telah dilakukan seleksi CASN ini, mempengaruhi masa depan bangsa. Kita ingin  mendapatkan ASN yang benar-benar berintegritas, kredibel, punya kompetensi, dan membawa perubahan yang jauh lebih baik,” imbuh legislator dapil Jawa Barat VII tersebut.  

Menghasilkan CASN berkualitas memang menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Saan menyakini seleksi CASN ini telah menggunakan cara yang sangat baik ini.

Dirinya pun menegaskan optimisme telah hadir dalam pelaksanaan seleksi tersebut. Sehingga, harapannya dari tahapan seleksi ini akan lahir para bibit CASN Tahun 2021 yang lebih unggul dan turut andil membangun bangsa yang lebih baik.   ts/sf

Komisi II Soroti Pelaksanaan Seleksi CASN 2021 di Palembang

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI di Kantor Regional VII BKN Palembang. Foto: Tasya/nvl

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menyoroti beberapa masalah yang muncul dalam penyelenggaraan tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Regional VII BKN Palembang, meliputi Provinsi Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Masalah pertama yang disoroti adalah ketersediaan jaringan internet yang kurang memadai karena karena luasnya wilayah Regional VII. Selain itu, kerusakan kabel laut milik Telkom dan Telkomsel yang terjadi beberapa waktu lalu juga menjadi salah satu faktor yang menghambat proses pelaksanaan seleksi CASN. 

“Masalah ketersediaan internet itu yang tidak merata karena wilayahnya ini memang terlalu luas juga menjadi persoalan yang dihadapi dalam proses CPNS ini. Secara struktural inilah yang memang jadi kendala di beberapa tempat. Di tempat lain juga saya kira masalahnya sama, apalagi belakangan ini gangguan internet sebagaimana kita ketahui ada gangguan jaringan kabel di bawah laut,” ujar Syamsurizal usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan perwakilan Pemprov Sumsel, Kepala Kanreg VII BKN Palembang, dan Kepala BKD Sumsel, di Kantor Regional VII BKN Palembang, Sumsel, Rabu (22/9). 

Selain masalah jaringan internet, politisi PPP ini juga mendengar banyaknya masyarakat yang mempersoalkan nilai ambang batas atau passing grade kelulusan CAT SKD yang dinilai terlalu tinggi. Ia melihat tinggi rendahnya nilai passing grade bersifat relatif. 

“Kalau kita katakan di Jakarta, tidak bisa orang Jakarta mengatakan ini passing grade-nya tinggi karena untuk Jakarta itu memang ya standarnya harus tinggi karena mereka kota besar, ibu kota negara. Sementara kalau testing itu ada di daerah provinsi itu pun berkelas juga. Ada provinsi kelas A ada provinsi kelas B barang kali seperti itu. Ada juga provinsi yang memang jauh di sana itu juga perlu penyesuaian passing grade yang kita katakan perlu diafirmasi dengan kondisi yang ada,” jelas Syamsurizal.  nap/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)