Komisi II akan Panggil Mitra yang Diduga Terlibat Kasus Pertanahan dengan Rakyat

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin (tengah) saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022). Foto: ARIF/PDT
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin (tengah) saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022). Foto: ARIF/PDT

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan pihaknya akan memanggil mitra-mitra Komisi II yang diduga terlibat dalam kasuskasus pertanahan di berbagai daerah di Indonesia. Dikatakan Yanuar, hal ini merupakan langkah awal dalam skenario penyelesaian kasus pertanahan yang diduga melibatkan instansi dan lembaga pemerintahan.

Hal tersebut dikatakannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II beberapa organisasi dan persatuan kemasyarakatan di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/11). “Karena ini duduk perkaranya seperti ini maka skenario yang bisa kita capai adalah instansi yang bermitra dengan Komisi II kita akan cek langsung, kita tanya langsung. Saya setuju, karena ini sudah berlarut-larut, sudah lama problem ini, dan hanya sedikit sekali skenario yang bisa melegakan semua pihak,” kata Yanuar.

Dalam pertemuan ini, dilaporkan juga ternyata dalam banyaknya kasus pertanahan yang dialami selama ini oleh masyarakat diduga banyak melibatkan lembaga dan instansi pemerintah serta pihak swasta besar. Yanuar pun mengambil contoh, laporan dari Persatuan Masyarakat Racangbuka Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur yang terlibat kasus pertanahan dengan Pengadilan Negeri.

“Yang menarik itu adalah bahwa ternyata kita ini bermasalah bukan dengan tetangga kita, kita masalah bukan dengan keluarga kita, justru kita bermasalah dengan negara, ini problem. Karena yang dari saya catat Ini, kita inventarisir problemnya dengan instansi semua. Yang pertama, dengan BPN, yang kedua Kemendagri, dengan KLHK. Misalnya di Manggarai Barat, NTT dengan Pengadilan Negeri, pengadilan ini termasuk institusi penegak hukum tapi ada dalam bagian persoalan tanah bahkan dengan balai lelang, luar biasa ini, sampai ke TNI dan Kodam tadi disampaikan, termasuk juga Pemda terkait, badan Otorita BUMN dan seterusnya,” papar Yanuar.

ntuk itu, Yanuar menyampaikan akan mendorong penguatan Panja Kasus Pertanahan untuk mencari solusi terbaik dalam kasus ini. Namun, ia juga meminta untuk masyarakat yang terlibat dalam kasus pertanahan ini menyampaikan data secara rinci ke Sekretariat Komisi II yang nantinya akan dijadikan bekal Komisi II saat rapat dengan mitra terkait. •we/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)