Komisi I Perjuangkan Anggaran Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit

 
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi I DPR RI dengan Danlanud SMO beserta jajaran. Foto: Eno/Man

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, Komisinya akan memperjuangkan peningkatan anggaran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) serta  kesejahteraan para prajurit TNI. Untuk itu, ia meminta laporan secara tertulis terkait kebutuhan yang ada di TNI untuk diperjuangkan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. 

Hal tersebut diungkapkan Kharis saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan Danlanud SMO Kolonel Nav I Nyoman Suadnyana beserta jajaran di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah, Senin (15/2). 

“Anggaran biaya perawatan Alutsista perlu dinaikkan untuk menjamin keamanan dan kelayakan peralatan tempur milik Indonesia. Karena keterbatasan anggaran perawatan membuat banyak alutsista yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemampuan tempur akan berkurang yang berimbas pada kerawanan atas keselamatan Anggota TNI yang menggunakannya,” ujar politisi Fraksi PKS tersebut. 

Diketahui, tunjangan lauk pauk untuk TNI adalah Rp 40 ribu per hari. Menurut legislator dapil Jateng V ini, jumlah tersebut belum memenuhi kebutuhan kalori seorang prajurit. Untuk itu, ia meminta agar anggaran kesejahteraan prajaurit harus dinaikkan. 

Dalam paparannya, Danlanud SMO Kolonel Nav I Nyoman Suadnyana menyampaikan beberapa permasalahan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi TNI. Diantaranya, belum terpenuhinya sarana dan prasarana di bidang operasi serta alutsista di Lanud Adi Soemarmo. Selain itu, bidang pelayanan personel, 10 komponen pendidikan, bidang logistik non alutsista juga masih ada yang belum terpenuhi.  eno/es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)