Komisi I Minta Pemerintah Komunikasi Intensif Terkait Pendaftaran PSE

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid. Foto: RUNI/NVL

Pemblokiran yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kepada sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, seperti Paypal dan Steam, menuai protes publik. Komisi I DPR RI mendorong Pemerintah untuk menjalin komunikasi secara intensif dengan perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pendaftaran PSE itu.

“Kepada pemerintah, saya minta untuk intensif menjalin komunikasi dengan perusahan-perusahaan yang belum mendaftar PSE. Cari solusi terbaik, persuasif dan jemput bola,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid kepada awak media, Selasa (2/8). Setidaknya ada tujuh perusahaan PSE Lingkup Privat yang diblokir Kominfo karena belum mendaftar hingga pendaftaran tutup.

Namun karena banyak mendapat protes, Kominfo menormalisasi Paypay dan Steam dengan catatan. Banyak warga yang keberatan terhadap pemblokiran sejumlah PSE itu, khususnya dari kalangan pekerja kreatif maupun freelancer yang menggunakan Paypal sebagai sistem pembayaran hasil kerja mereka. Meutya memahami adanya gejolak protes dari masyarakat mengingat aturan soal PSE ini masih baru dan butuh penyesuaian.

“Tidak apa di awal demikian karena ini kita anggap satu aturan yang masih baru dan sosialisasi belum maksimal dilakukan,” ucap politisi Partai Golkar tersebut. Oleh karena itu, Meutya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya yang lebih optimal dalam mempersuasi perusahaaanperusahaan PSE agar segera melakukan pendaftaran. Dengan begitu, menurutnya, masyarakat Indonesia pun tidak terkena dampak penyesuaian aturan ini.

“Aturan soal PSE dibuat sebagai upaya perlindungan bagi pengguna internet di dalam negeri. Maka harus ada win-win solution yang tidak merugikan masyarakat Indonesia, sekecil apapun itu,” jelas Meutya. Ia menambahkan, berbagai negara juga menerapkan aturan serupa untuk melindungi warga negaranya. Meutya memberi contoh, setidaknya ada tujuh negara yang menerapkan aturan ketat bagi Google hingga Meta meskipun bukan hanya terkait dengan pendaftaran platform, yakni Amerika, Inggris, Uni Eropa, Cina, Australia, India dan Korea Selatan.

Lewat penerapan aturan PSE ini, diharapkan tidak lagi terjadi berbagai kasus kejahatan digital seperti pengumpulan dan kebocoran data personal maupun terkait transaksi keuangan. Meutya menilai, PSE menjadi langkah strategis Pemerintah Indonesia dalam melakukan mitigasi masalah di bidang digital. “Sosialisasi juga perlu kian dimasifkan terhadap pengguna platform digital agar bersiap terhadap sanksi yang mungkin dijatuhkan Pemerintah terhadap perusahaan yang tidak patuh dengan aturan PSE,” sebut Meutya. •tn/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)