Ketegasan Gakkumdu Kaltim Dapat Dijadikan Acuan

Anggota Komisi II DPR RI Anwar. Foto: Jaka/nvl

Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid mengatakan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Provinsi Kalimantan Timur perlu dijadikan acuan untuk daerah lain pada Pilkada selanjutnya. Pasalnya, dengan ketegasan mereka, setidaknya ada 11 kasus tindak pidana Pilkada yang mendapatkan tindak lanjut, mulai dari penetapan tersangka sampai vonis di pengadilan. 

Sementara, untuk Gakkumdu Kutai Timur, disampaikan Anwar telah berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana, yakni sebanyak 7 laporan polisi dan telah memproses hukum 13 orang tersangka. Satu hal yang cukup menarik bagi Anwar terkait penegakan hukum di Kaltim, yakni perihal pelanggaran-pelanggaran Pilkadadi daerah ini bisa divonis setelah 2-3 tahun. 

“Saya kira Gakkumdu di Kaltim bisa menjadi role model di Indonesia, dalam rangka upaya untuk kita agar lebih patuh terhadap seluruh aturan, baik itu kepada penyelenggara Pilkada, pemilih dan para kontestan,” kata Anwar saat mengikuti Tim Panja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 mengunjungi KPU Kaltim di Balikpapan, Kaltim, Selasa (30/3). 

Politisi F-Demokrat ini menambahkan, jika semua pihak yang terlibat dalam Pilkada memiliki kepatuhan yang sama, maka bisa dipastikan akan mengurangi adanya kasus-kasus yang berkelanjutan sampai di Mahkamah Konstitusi (MK) kedepannya. 

“Memang dalam kontestasi, orang pasti berlomba bagaimana caranya bisa menang. Bahkan terkadang ada oknum yang melanggar aturan. Menurut saya pengawasannya perlu diperketat. Seperti yang terjadi di Kaltim pengawasannya sangat bagus. Eksekusinya real, sehingga membuat semua yang terlibat dalam Pilkada ke depan akan berpikir ulang melanggar aturan,” ujarnya. 

Legislator dapil Sulawesi Tengah ini menyarankan, kedepannya pengawasan perlu diperkuat terutama di bagian frontline. Perlu dilakukan revisi aturan tentang syarat-syarat menjadi pengawas Ad Hoc, misalnya ada aturan minimal lulusan SMA dan berusia minimal 25 tahun.

 “Nah, banyak perkara-perkara di masyarakat terutama di daerah sudah punya banyak pengalaman sejak Orde Baru sebagai penyelenggara Pemilu, tapi bukan tamatan SMA. Sehingga tidak lolos persyaratan, kemudian ada yang sudah tamat SMA tapi rata-rata dari mereka belum berusia 25 tahun. Jadi ini perlu penegasan untuk syarat menjadi pengawas Ad Hoc. Bahkan, kalau perlu di TPS diperbanyak SDM-nya,” tutup Anwar.  jk/er

Memang dalam kontestasi, orang pasti berlomba bagaimana caranya bisa menang.

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)