Kerja Sama yang Terintegrasi Kunci Penyelesaian Persoalan di Lapas

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir bertukar cenderamata dengan Kapolda Bali. Foto: Nadia/Man

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, permasalahan di lembaga pemasyarakatan (lapas) terkait over capacity, minimnya sumber daya manusia penjagaan, hingga peredaran narkoba di dalam lapas, tidak serta merta diserahkan seutuhnya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM saja. Melainkan, perlu kerja sama yang terintegrasi antara aparat penegak hukum. Kerja sama ini akan menjadi kunci utama penyelesaian masalah.

Hal tersebut disampaikan Adies usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kanwil Kemenkumham Bali, yang juga dihadiri jajaran Pengadilan Tinggi, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara Bali, di Denpasar, Bali, Sabtu (10/4).

“Kita berupaya untuk merangkul mitra-mitra kerja, khususnya dalam penegakan hukum untuk mencarikan suatu solusi. Kalau tidak dicarikan satu solusi, hal ini tidak akan berakhir, Terus dan terus terjadi baik itu pergantian kakanwil, pergantian menteri, dan pergantian dirjenpas dan lain-lainnya selalu terjadi, dan akan terjadi lagi. Jadi memang harus dicarikan solusi, bagaimana mengatasi kapasitas yang over crowded di lapas khususnya narapidana narkoba ini,” kata Adies. 

Dirinya menyadari, Kantor Wilayah Kemenkumham sudah berusaha semaksimal mungkin, untuk mengatasi seluruh persoalan yang dihadapi. Namun langkah yang diambil tidak dapat dilakukan jika tidak ada kebijakan dari pusat yang dapat mengurangi kendala tersebut. Sebagai contoh, memindahkan narapidana dari satu lapas yang padat ke lapas yang lain, kemudian juga pemisahan hukuman bagi pengedar dan pemakai narkoba. Dimana, hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham saja. 

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding menyoroti peredaran narkoba di lapas yang cukup tinggi. Sesuai dengan paparan yang disampaikan Kanwil Kemenkumham Bali, bahwa penghuni lapas yang ada di Bali, baik itu Lapas Grobokan dan Lapas Bangli mayoritas diisi oleh tahanan narkoba. Tentunya, hal ini menjadi sangat memprihatinkan baginya. 

“Kita mendorong agar Kemenkumham betul-betul melakukan tindakan yang konkret bagaimana mungkin narkoba itu bisa masuk di lapas. Lalu kemudian juga tentang mereka yang masih bisa melakukan transaksi peredaran narkoba. Kita juga meminta aparat kepolisian daerah di Bali ini agar melakukan suatu tindakan tegas seperti sidak terhadap penghuni maupun petugas lapas yang ada di Bali ini,” tegas Sudding.  ndy/es

Kita berupaya untuk merangkul mitra-mitra kerja, khususnya dalam penegakan hukum untuk mencarikan suatu solusi

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)