Kemenkes-BPOM Harus Komunikasi Atasi Kasus Gagal Ginjal

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani. Foto: JKA/PDT
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani. Foto: JKA/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Menurut Irma, komunikasi yang dilakukan Kemenkes dan BPOM belum efektif, bahkan cenderung membingungkan masyarakat.

Irma menyampaikan hal ini terkait polemik kandungan etilen glikol (EG) yang ada dalam obat sirup. Ia mempertanyakan, apakah etilen glikol tersebut yang menyebabkan penyakit gagal ginjal. “Saya melihat masih ada komunikasi yang belum efektif antara BPOM dan Kemenkes. Kemenkes dan BPOM harus satu suara keluar, kalau di dalam boleh cakar-cakaran, tapi keluar harus satu suara, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Irma yang hadir virtual dalam Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (26/10).

Diskusi tersebut bertajuk “Tata Kelola Produk Farmasi Dalam Sistem Kesehatan Dan Perlindungan Terhadap Pasien”. Menurut politisi Partai NasDem itu, sejauh ini Kemenkes masih melakukan pengujian terhadap 120 sampel obat sirup yang ditengarai menjadi penyebab penyakit gagal ginjal. Meski demikian, Kemenkes belum memastikan pemicu penyakit tersebut. Dugaan kandungan EG yang menjadi pemicu gagal ginjal juga belum bisa dipastikan.

“Setahu saya sampai hari ini, baik Kemenkes maupun BPOM belum menemukan secara pasti apa penyebab dari masalah yang menimbulkan gagal ginjal akut ini,” ungkap Irma. Ia memberi catatan pada Kemenkes dan BPOM terkait permasalahan itu. Pertama, perusahaan obat sirup yang diduga menyalahi ambang batas penggunaan EG. Selanjutnya, perusahaan yang memproduksi obat sirup dengan EG itu melakukan subtitusi.

Irma pun mendukung Kemenkes dan BPOM untuk menyeret perusahaan obat sirop ke ranah hukum jika memang terbukti perusahaan tersebut menyalahi aturan penggunaan EG. “Jika ternyata yang menjadi penyebab adalah kelebihan penggunaan etilen glikol oleh perusahaanperusahaan pembuat obat sirup, maka jangan segan-segan untuk menindaklanjutinya ke ranah hukum, harus ada efek jera,” ujar Irma.

Diakhir, Irma menjelaskan seusai reses Komisi IX DPR akan memanggil Kemenkes dan BPOM untuk menjelaskan permasalahan tersebut. “Untuk memberikan penjelasan secara rinci dan detail, apa saja yang sudah dilakukan dan tindak lanjutnya seperti apa, solusinya bagaimana,” tutupnya. •we/mh

Bagian Penerbitan

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)