Kasus Obat Sirup Penyebab Gagal Ginjal, BPKN Diharap Serius Lindungi Konsumen

Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Foto: MRI/PDT
Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Foto: MRI/PDT

Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan menilai Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) kurang serius untuk melindungi konsumen sesuai dengan amanah yang diberikan oleh undang-undang. Terlebih setelah munculnya kasus obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak-anak. Menurutnya, salah satu tugas BPKN adalah melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. “Kalau memang sudah diteliti dan dikaji terkait dengan isu obat sirup yang selama ini sedang didalami oleh semua stakeholder, saya kira harusnya bapak menyampaikan hal tersebut kepada kami. Sehingga kita juga mengerti apa yang sudah dilakukan oleh BPKN,” ujarnya. dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11).

Hal tersebut, menurut Tommy berkaitan dengan hak konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Pasal 4 yang menyebut diantaranya hak konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Sedangkan dalam kasus obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut tersebut, konsumen tidak mendapatkan keselamatan sesuai dengan haknya di dalam undang-undang.

“Mohon serius pak, ini sudah ratusan nyawa. Saya yakin dalam hati bapak serius, tapi saya tidak mengerti kenapa hasil penelitian dan kajian bapak tidak disampaikan dalam forum ini,” tegas Legislator Dapil Jawa Barat V ini kepada Kepala BPKN Rizal E. Halim.

Selain itu, Politisi Fraksi PKB ini berharap hal serupa tidak akan terulang kembali. Ia mengharapkan ada perubahan yang sangat masif dan terstruktur sehingga perlindungan konsumen dapat dilaksanakan dengan maksimal. “Kalau perlu kita perkuat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kita pun akan lakukan hal tersebut. Artinya jangan sampai masalah ini terjadi lagi kedepannya, ayo sama-sama kita merubah apa yang harus kita ubah,” tutupnya. •bia/aha

SALAH SATU TUGAS
BPKN ADALAH
MELAKUKAN
PENELITIAN TERHADAP
BARANG ATAU JASA
YANG MENYANGKUT
KESELAMATAN
KONSUMEN

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)