Hillary Brigitta Lasut Dorong DPR Percepat Tindak Lanjut Pembahasan RUU TPKS

Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut. Foto: Jaka/nvl

Anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus ditindaklanjuti dengan segera. Ia menambahkan, sudah sejak 11 Februari 2022 lalu DPR RI sudah menerima surat dari Presiden terkait RUU TPKS ini, tapi kemudian masih harus ada tindak lanjut. Hillary menilai RUU TPKS merupakan salah satu hal genting yang dibutuhkan masyarakat. 

“Kami berharap ada Paripurna yang akan menentukan, kira-kira badan (AKD) apa akan membahas? Karena memang RUU TPKS ini seperti yang kita tahu, lintas isu ya. Kalau memang kita butuh Pansus, kita buat Pansus karena kita juga sudah janjikan ke masyarakat bahwa negara akan hadir untuk memberikan jaminan,” ungkap Hillary saat menyampaikan interupsi pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (15/3). 

Pada kesempatan yang sama, politisi Partai Nasdem ini juga menyinggung penanganan medis korban tindak pidana kekerasan seksual yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Hal ini menjadi fokus dirinya, karena adanya aturan yang memasukkan keanggotaan BPJS Kesehatan sebagai syarat di berbagai urusan administrasi. 

“Dan yang kedua adalah terkait BPJS, Pimpinan. Sekarang apa-apa semua BPJS, kita mau bikin SIM aja minta BPJS, kita mau buat surat jual beli rumah butuh BPJS tetapi kemudian ketika masyarakat di dalam situasi menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, ternyata BPJS tidak menanggung biaya kekerasan, biaya korban yang kemudian menjadi korban tindak pidana,” ungkap Anggota Dewan asal dapil Sulawesi Utara ini. 

Hillary menjelaskan, meskipun secara teori penanggungan biaya medis korban tindak kekerasan seksual dapat ditanggung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) namun dari penelusuran yang dilakukan Fraksi Partai NasDem DPR RI, penerapan hal tersebut masih mengalami berbagai hambatan. “Kami Fraksi NasDem telah menelusuri langsung bahwa tidak semua korban biaya berobatnya ditanggung oleh LPSK, bahkan harus menunggu 30 hari kerja untuk bisa mendapatkan kepastian untuk bisa ditanggung atau tidak,” tambah Hillary menutup pernyataannya. •uc/sf

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu hal genting yang dibutuhkan masyarakat.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)