Hergun: Jangan Lupakan Hak Rakyat Saat PPKM Diperpanjang

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: Ist/Man

Presiden Joko Widodo secara resmi memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa-Bali hingga 2 Agustus 2021. Bersamaan dengan kebijakan itu, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyerukan agar hak rakyat jangan dilupakan. Selain melonggarkan beberapa ketentuan PPKM Level 4, Presiden Jokowi juga berkomitmen meningkatkan pemberian bansos dan bantuan untuk usaha mikro dan kecil. Namun, ia menyoroti bantuan sosial yang ternyata banyak belum diterima oleh rakyat terdampak. 

“Seharusnya, pendistribusian bantuan dilakukan seiring dengan diberlakukannya PPKM Darurat/Level 4. Jika sudah menerima bantuan, masyarakat pun akan bisa menerima dan menaati aturan-aturan yang ditetapkan selama pemberlakukan PPKM Darurat/Level 4,” kata Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan, dalam siaran persnya, Senin (26/7). Anggaran untuk kesehatan juga dinaikkan dari semula Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun. Anggaran kesehatan tersebut, lanjut Hergun, dialokasikan untuk biaya perawatan pasien, insentif nakes, penyediaan obat covid, pembangunan rumah sakit darurat, dan percepatan vaksinasi.

“Meskipun anggaran kesehatan dinaikkan, namun pelaksanaanya di lapangan kurang maksimal. Misalnya, insentif nakes di daerah dilaporkan masih tersendat,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra ini. 

Ditambahkan Hergun, menurut data Kementerian Dalam Negeri, per 17 Juli 2021 realisasi insentif nakes baru mencapai 23,6 persen atau Rp2,09 triliun dari pagu anggaran Rp8,85 triliun. Padahal, nakes merupakan garda terdepan penanggulangan pandemi. Sudah seharusnya mendapatkan prioritas atas hak-haknya. “Nakes sudah berjuang mempertaruhkan nyawa dengan mendampingi dan merawat pasien Covid-19. Peluang terpapar virus sangat besar. Bahkan, sudah banyak nakes yang meninggal dunia akibat terpapar virus,” ungkap Hergun. 

Selain itu, obat-obatan juga dilaporkan mengalami kelangkaan. Hal tersebut diketahui ketika Presiden Jokowi mengecek ketersediaan obat di apotek Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden tidak menemukan obat yang dicarinya. Ketidaktersediaan obat yang dicari Presiden di apotek Kota Bogor menimbulkan kecurigaan tentang dugaan adanya penimbunan obat. 

Pasalnya, tutur Hergun, BUMN Farmasi di hadapan DPR sudah menyatakan telah memproduksi obat-obatan dalam jumlah yang melebihi kapasitas produksinya untuk memenuhi pasokan pasaran. “Semoga kelangkaan obat bukan karena penimbunan. Kalaupun terindikasi ada oknum yang menimbun obat Covid-19, sudah selayaknya aparat kepolisian mengusut pihak yang terlibat dalam penimbunan obat dan barang-barang penanganan pandemi Corona ini,” tandas legislator dapil Jawa Barat IV ini.  mh/sf

"SEMOGA KELANGKAAN OBAT BUKAN KARENA PENIMBUNAN. KALAUPUN TERINDIKASI ADA OKNUM YANG MENIMBUN OBAT COVID-19, SUDAH SELAYAKNYA APARAT KEPOLISIAN MENGUSUT PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENIMBUNAN OBAT DAN BARANG-BARANG PENANGANAN PANDEMI CORONA INI"

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)