Harus Ada ‘Win-Win Solution’ Agar Tak Ada Gempa Massal Tenaga Honorer

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi tenaga kerja honorer di Kabupaten Semarang.OTO: GAL/PDT 
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi tenaga kerja honorer di Kabupaten Semarang.OTO: GAL/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan harus berani membuat terobosan win-win solution untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Ia juga menyebut penghapusan tenaga honorer itu dengan istilah ‘gempa massal November 2023’

Dengan gempa massal November 2023, di mana tidak ada lagi honorer, bisa kita hindari dengan win-win solution. Masyarakat ingin mendapatkan keadilan untuk bekerja. Pemerintah daerah perlu orang untuk melayani. Pemerintah pusat perlu untuk menjaga NKRI kita agar stabil,” ujar Mardani usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi tenaga kerja Scan QR untuk berita selengkapnya honorer di Kabupaten Semarang. di Ungaran, Jawa Tengah, Selasa (27/9).

Mardani optimis masalah tenaga honorer bisa diselesaikan, jika semua pihak menurunkan ego dan berkolaborasi, termasuk Kementerian Keuangan dengan Kementerian PPN/Bappenas. Walaupun, beban terberat berada pada Presiden, kebijakan penghapusan honorer tahun 2023 perlu dicermati. Sebagai contoh, ditemukan persyaratan PPPK menggunakan ijazah di Semarang. Padahal, sebagian Pemda memerlukan tenaga honorer yang terkadang tidak memerlukan ijazah, akan tetapi cukup keahliannya seperti tukang sapu, sopir, dan pembantu umum

Melalui, kunjungan kerja Komisi II di Kabupaten Semarang ini, Mardani menghimpun banyak masukan terkait dengan permasalahan tenaga honorer di daerah, khususnya di Kabupaten Semarang. Di antaranya, dari 7.194 orang ASN yang ada, hampir 50 persen telah memasuki usia lebih dari 50 tahun yang akan pensiun, kemudian dari sebanyak 4.804 tenaga honorer yang ada, hanya ada 2.238 orang yang memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi PPPK

“Yang akhirnya masyarakat pengen semangat tapi Pemdanya berat, karena APBD-nya berat, DAUnya enggak bertambah. Sehingga buat kami ini masukkan yang sangat berharga agar kedepannya kebijakan itu betul-betul empiris bukan cuma akademis,” tutur politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu.

Mardani pun berharap dalam waktu sebelum November 2023 ini pada saat pengangkatan ASN dan PPPK yang baru, perubahan dari persyaratan untuk tenaga honorer sudah bisa dilakukan. “Karena itu mudah kok, karena dia peringkatnya PP, maka antara teman-teman (Kementerian) PANRB, Kemendagri, Kemenkumham, mungkin Bappenas bisa berembug segera dan putuskan segera. Kami Komisi II akan full mengawasi,” ungkapnya •gal/es 

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)