Harga Melambung Tinggi, Komisi VI Dorong Perbaikan Tata Niaga Industri Minyak Goreng

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Foto: Prima/nvl

Tingginya harga minyak goreng yang tak terkendali beberapa waktu lalu memukul perekonomian masyarakat khususnya pedagang kecil menengah ke bawah yang bergantung pada industri ini. Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta adanya langkah percepatan untuk menurunkan kembali harga minyak goreng, salah satunya dengan pengelolaan sistem tata niaga penjualan minyak goreng. 

Untuk itu, menurut Rieke perlu adanya dukungan kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) group sebagai salah satu BUMN yang bergerak di sektor perkebunan, khusunya perkebunan kelapa sawit, yang dimana menjadi salah satu produsen bahan baku minyak goreng.

Perlu sistem tata niaga penjualan minyak goreng untuk menurunkan kembali harga minyak goreng,” ujar Rieke.

“Terkait harga minyak satu harga ini merupakan langkah percepatan, pada saat pertemuan di Komisi VI, kami bersama sedang berupaya dengan mitra kementerian sebagai mitra kita,” tutur Rieke.

Sambung politisi PDI-Perjuangan itu. Rieke menilai perlu adanya tindakan yang lebih terukur untuk ini mengetahui kondisi kapasitas produksi dari PTPN dalam penyediaan Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama minyak goreng. 

“Karena diakui pemerintah belum ada integrasi yang cukup baik antara industri hulu dari CPO dan industri minyak goreng. Sehingga bisa terjadi kolaborasi, termasuk penentuan dari harga CPO yang bisa lebih memberikan support dan optimisme dari industri nasional kita,” ujar legislator dapil Jawa Barat VII tersebut. 

Sebelumnya, harga minyak kemasan menembus angka Rp38 ribu/liter. Untuk menekan harga minyak goreng yang terlampau tinggi, pemerintah telah melakukan operasi pasar minyak goreng murah di beberapa daerah. •pdt/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)