Gandung Pardiman: Terlambat Manfaatkan EBET Negara Bisa Bangkrut

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman saat FGD dalam rangka Kunjungan Kerja Legislasi RUU EBET Komisi VII DPR RI. Foto: OJI/PDT
Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman saat FGD dalam rangka Kunjungan Kerja Legislasi RUU EBET Komisi VII DPR RI. Foto: OJI/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman mendorong pemerintah untuk segera mengirimkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) agar bisa segera selesai tahun 2022 ini. Gandung menambahkan agar jangan sampai pemerintah menunda-nunda lagi, sebab, tahun 2022 ini RUU EBET diharapkan selesai sebagai hasil kerja legislasi Komisi VII DPR RI.

“Saya mohon kementerian terkait yang disebutkan dalam Surpres segera menyusun DIM dan kita bicarakan bersama mana yang setuju dan mana yang tidak setuju untuk diambil sebuah kesimpulan dan kesepakatan sehingga tidak terlalu lama agar RUU EBET bisa segera diparipurnakan,” tandas Gandung disela Focus Group Discussion (FGD) RUU EBET di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (3/11).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan hasil diskusi FGD tersebut akan menjadi bahan masukan berharga ketika nanti pemerintah mengirimkan DIM untuk didiskusikan. Menurutnya, RUU EBET ini nasibnya seperti UU Batubara yang dulu, dimana banyak pihak yang setuju banyak pula yang tidak setuju.

“Semua narasumber (pakar energi UGM) menyampaikan bahan yang berbobot dengan perspektif energi masa depan dibangun berdasarkan data dan fakta, memikirkan masa depan dan potensi bangsa Indonesia,” tandas Legislator Dapil D.I. Yogyakarta ini.

Sementara itu, imbuhnya, para pakar energi di UGM dan juga Komisi VII DPR RI setuju banyak manfaat yang luar biasa dari segi pertumbuhan ekonomi, terbukanya lapangan kerja, serta potensi pengelolaan sumber daya alam. “Jika dibiarkan masalah pemanfaatan EBET ini maka negara ini akan bangkrut,” pungkas Gandung.

Peneliti Pusat Studi Energi (PSE) UGM Prof Deendarlianto menilai, untuk mencapai target pemerintah mencapai net zero emissions pada 2060 diperlukan peningkatan penggunaan bauran energi EBT 2,32 persen per tahun. Setara 3-4 Giga Watt. Dari RUU ini, ia berpendapat, perlu memperkuat industri manufaktur nasional dengan menjadikan pengembangan SDM di pendidikan-pendidikan vokasi. “Serta, regulasi pendukung sesuai proyeksi kemampuan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan kemandirian teknologi dan ekonomi nasional ,” tutup Deendarlianto. •oji/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)