Fadli Zon Tekankan Pentingnya Peran Indonesia dalam Penyelesaian Kasus di Myanmar

Foto bersama BKSAP DPR RI dengan Head of Mission, British Embassy Yangon Pete Vowles. Foto: Runi/nvl

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan pentingnya peran Indonesia dalam kemajuan penyelesaian kasus di Myanmar, apalagi mengingat pada tahun 2023 mendatang Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN. Ia juga menyampaikan untuk semua pihak yang terlibat untuk segera duduk bersama menyelesaikan persoalan di Myanmar sehingga terjadi kestabilan di Myanmar. 

“Kita menerima Head of Mission, Kedutaan Inggris untuk Myanmar yang kebetulan datang ke Jakarta. Mereka melihat bahwa DPR RI, dalam hal ini BKSAP sangat concern dengan isu Myanmar. Dan termasuk yang cukup aktif dalam melakukan engagement dalam persoalan Myanmar sejak isu tentang Pengungsi Rohingya yang sekarang jumlahnya sudah satu juta lebih,” sebut Fadli Zon saat menerima Head of Mission, British Embassy Yangon Pete Vowles, di Ruang Rapat Delegasi, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (21/4). 

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, sejak kudeta militer tahun lalu terjadi di Myanmar, Indonesia merupakan negara paling awal menyatakan kecaman dan mengutuk kudeta tersebut. Dan menganggapi hal tersebut merupakan satu langkah mundur dari demokrasi. Fadli menambahkan, pihaknya juga melakukan engagement dan diskusi dengan Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). 

“Jadi mereka sekarang mempunyai parlemen di pengasingan, dan juga ada pemerintahan yang juga berada di pengasingan. Kita sangat mendukung bahwa semua pihak yang terlibat di sini baik itu militer, junta militer, CRPH, NUG, dan juga pihak dari Aung San Suu Kyi bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan di Myanmar, sehingga terjadi kestabilan di sana. Dan tidak merugikan juga negaranegara di kawasan ASEAN,” tegas legislator dapil Jawa Barat V ini. 

Dalam pertemuan ini, Anggota Komisi I DPR RI tersebut juga mengatakan, BKSAP juga membahas mengenai langkah-langkah apa yang akan diambil setelah satu tahun lalu delegasi ASEAN dan Pimpinan Junta Militer Myanmar datang ke konferensi di Jakarta dan melahirkan lima poin konsensus. 

“Dari 5 poin konsensus itu kita belum lihat sekarang ini langkahlangkah nyata dari junta militer sendiri, kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam 5 poin konsensus tersebut. Sehingga kita melihat presidensi atau keketuaan Indonesia di ASEAN nanti itu menjadi sangat lebih penting lagi, untuk mengangkat isu ini mengirim special envoy, sehingga ada kemajuan di dalam penyelesaian kasus di Myamar,” tutup Fadli. •we/sf

Sejak kudeta militer tahun lalu di Myanmar, Indonesia merupakan negara yang paling awal menyatakan kecaman dan mengutuk kudeta tersebut.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)