Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024 di Yogyakarta

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Yogyakarta. Foto: MCN/PDT
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Yogyakarta. Foto: MCN/PDT

Memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal membahas pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2024 di Yogyakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para pejabat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) D.I. Yogyakarta.

“Kita juga membahas penyelenggaraan pemilu 2024 di Jogja. Jadi, dari Bawaslu dan KPU pusat dihadiri oleh Pak Berta. Beliau menjelaskan bagaimana persiapan pemilu yang ada di Kota Jogja ini. Menurut kami (Komisi II), ini sudah lumayan baik. KPU dan Bawaslu telah buat kemajuan dan sekarang ini mereka (KPU dan Bawaslu) sedang melakukan pendataan verifikasi faktual istilahnya,” ungkap Syamsurizal usai pertemuan di Kantor Gubernur D.I. Yogyakarta, pada hari Rabu, (26/10).

Ia menjelaskan ada 18 partai politik yang sudah lulus registrasi administrasi. Diantaranya, 9 partai lama di parlemen yang tidak perlu melakukan verifikasi faktual, 5 partai yang sebelumnya tidak lulus verifikasi faktual, dan 4 partai baru. “Nanti, setelah itu, KPU akan melakukan penetapan bagi partai yang bisa masuk duduk dan bersaing pada penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif di 14 Februari 2024. Penetapannya di tanggal 14 desember 2022,” terang Politisi Fraksi PPP ini.

Dalam kesempatan ini, Syamsurizal, mewakili Komisi II, menanggapi respon masyarakat yang menilai kurangnya transparansi SIPol (Sistem Informasi Politik) oleh KPU. “Sipol itu memang sifatnya nasional dan ada di KPU. Sikap itu kan di partai masingmasing, yaitu di tiap daerah. Saya mengikuti perkembangannya, mereka transparan. Sipol itu melihat berapa jumlah anggota dari masing-masing partai. Dilihat dan dicek ktpnya satu persatu, kerjanya cukup berat. Karena sedang dalam proses, jadi belum masanya membuka-buka,” jelas Syamsurizal.

Menurutnya, tahapan proses pemilu ini cukup berat dan memakan waktu. Hal ini menyangkut Sistem Informasi KeAnggotaan Partai (SIKAP). “Verifikasi faktual paling berat dilihat dri keanggotaan. Tidak mudah memang, karena menyangkut dengan SIKAP. Jadi akan di-drop lagi ke Sistem Informasi Politik di masing-masing partai dan didrop ke KPU untuk masuk Sistem Informasi Politiknya. Nanti baru ditengok, mana yang lulus dan tidak lulus,” tutup Legislator Dapil Riau I. •mun/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)