EBT Harus Dimanfaatkan Sebesar-Besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam. Foto: Hira/nvl

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menekankan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka akselerasi transisi sistem energi nasional yang berkelanjutan. 

Ibnu mengatakan hal tersebut saat memimpin Kunjungan Kerja Baleg DPR RI ke Bali, Senin (4/10), dalam rangka Penyusunan Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2022 dan menyerap aspirasi masyarakat terkait harmonisasi RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan yang akan menjadi RUU usul DPR RI. 

“Sumber Energi Baru dan Terbarukan tersedia melimpah di Indonesia dan belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Sehingga, pengembangan dan pemanfaatannya perlu ditingkatkan untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu. 

Selain itu, hal tersebut juga sejalan dengan mandat ratifikasi terhadap Persetujuan Paris yang telah disahkan melalui UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).  

“Peningkatan pemanfaatan sumber Energi Baru dan Terbarukan tersebut juga diarahkan bagi upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim global, serta mendukung produk industri dalam negeri yang berdaya saing tinggi untuk mendorong peningkatan ekspor produk hijau nasional,” imbuh legislator dapil Jawa Timur VII tersebut.  hal/sf

Jangan Ada Tumpang Tindih Kewenangan Dalam RUU EBT

Foto bersama Baleg DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Foto: Oji/nvl

Anggota Badan Legislasi DPR RI Riezky Aprilia memahami keinginan pemerintah daerah agar tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang sedang dalam proses harmonisasi di Baleg. 

“Kita memahami, nanti Pemkab, Pemprov hingga pemerintah pusat harapannya bisa meng-clear-kan status masing-masing supaya jangan sampai tumpang tindih kewenangan,” ungkap Riezky usai pertemuan Tim Kunker Baleg DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya di Palembang, Kamis (30/9). 

Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan resourching (sumber daya) EBT ini akan berimplikasi pada masyarakat . Hadirnya RUU EBT diharapkan memberikan keadilan bagi masyarakat. Sebagaimana PLN juga menegaskan listrik dibutuhkan untuk energi masa depan dengan sumber EBT. 

“Landasan berpijak UUD 1945 dan UU Agraria terkait penguasaan lahan dan tanah jangan dilepaskan dari RUU EBT. Bahwa di sini negara punya peran melindungi hak warga negaranya bukan semata bicara bisnis kepada masyarakat,” tukasnya. Lebih lanjut Riezky menilai kebutuhan EBT harus dikalkulasikan secara tepat dan benar apakah mampu menopang kebutuhan energi untuk jangka panjang. oji/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)