Dukungan Pemerintah Kepada Sulteng Belum Maksimal

Foto bersama Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Tengah beserta jajaran. Foto : Dep/Man

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah  yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menggelar pertemuan dengan Gubernur Sulteng dan mitra kerja Komisi X DPR RI lainnya di Kota Palu, Sulteng. Dalam kesempatan tersebut, Fikri menyatakan, semua daerah di Indonesia harus mendapat perhatian yang sama dari pemerintah pusat. 

“Kami mesti memastikan bahwa semua provinsi mendapatkan perhatian yang sama dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat. Kami mendapatkan informasi dan masukan dari Anggota Komisi X DPR RI dapil Sulawesi Tengah bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam men-support daerah 3T dan daerah rawan bencana seperti Sulteng ini,” ucap Fikri di sela-sela agenda Komisi X DPR RI di Kota Palu, Sulteng, Senin (11/10). 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, mestinya perhatian yang diberikan pemerintah kepada daerah itu lebih baik lagi menyangkut apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah-daerah.

“Untuk itu Komisi X DPR RI datang ke Sulteng untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Sulteng. Kami juga ingin mengetahui bagaimana implementasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Apakah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas bisa dilaksanakan atau tidak, dan apa kendalanya. Kami akan mendengarkan aspirasi dari stakeholder dan masyarakat Sulteng,” tuturnya. 

Fikri mengatakan, destinasi wisata Palu sangat luar biasa. Palu memiliki natural landscape yang sangat bagus. Dikatakan legislator dapil Jawa Tengah IX tersebut, apabila belum masuk menjadi program anggaran tahun ini, maka akan dimasukkan dalam anggaran tahun 2022. “Dan bila tahun 2022 masih belum masuk list juga maka akan dimasukkan dalam usulan anggaran 2023. Kami akan mengakomodasi semua masukan yang ada,” tandasnya. 

Terkait kunjungan Komisi X DPR RI ke Sulteng, Fikri mengatakan pihaknya juga ingin mengetahui eksistensi bidang perpustakaan di masa pandemi Covid-19. “Apakah di masa pandemi seperti sekarang ini perpustakaan masih eksis, sementara literasi kami juga masih kalah dengan negara-negara maju. Di antara negara-negara sekitar saja, literasi kita masih rendah,” ungkapnya. 

Fikri menekankan agar mitra kerja Komisi X DPR mempunyai program yang responsif terhadap bencana. “Sebab kalau tidak, sekolah akan hancur dan tidak ada rehabilitasinya. Skema kerjasama antara pemerintah pusat, pemprov, pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan infrastruktur pendidikan masih tidak jelas,” tukasnya. 

Seperti yang disampaikannya, Komisi X DPR RI juga ingin mendapatkan masukan berupa data-data faktual dari berbagai persoalan tentang pelaksanaan kebijakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan, khususnya dalam masa pandemi Covid-19 di Sulteng. 

“Komisi X DPR juga memantau secara langsung implementasi rekomendasi beberapa Panja RUU Komisi X DPR, kendala dan permasalahan, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk pengambilan kebijakan, khususnya dalam masa pandemi Covid-19,” pungkasnya.  dep/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)