Dukung Penguatan Kerja Sama Perdagangan Regional, DPR Setujui RUU RCEP Menjadi UU

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus saat menerima dokumen pembahasa Rancangan Undang-Undang terkait pengesahan RECP dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: OJI/PDT
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus saat menerima dokumen pembahasa Rancangan Undang-Undang terkait pengesahan RECP dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: OJI/PDT

DPR RI menyetujui Rancangan UndangUndang terkait pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8). Perjanjian RECP merupakan kesepakatan kerja sama antara negara-negara di Asia Tenggara dan Negara Mitra dalam hal ekonomi dan perdagangan.

“Sidang dewan yang terhormat, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement dapat disetujui untuk disahkan menjadi undangundang?” tanya Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Lodewijk Freidrich Paulus, saat memimpin rapat.

Pertanyaan yang dilontarkan Lodewijk tersebut langsung dijawab ‘setuju’ oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir. Ketukan palu sidang oleh pimpinan rapat sesaat setelah persetujuan diberikan oleh para Anggota menjadi tanda bahwa RUU tentang pengesahan RCEP telah sah menjadi Undang-Undang.

Sebelum pengesahan RUU, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima melaporkan mengenai hasil pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang pengesahan RCEP yang telah dilakukan oleh Komisi VI DPR RI dan perwakilan pemerintah. Aria Bima melaporkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan 5 mitra ASEAN tersebut ditujukan untuk mendukung program pembangunan ekonomi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Dalam rangka mendukung program pembangunan ekonomi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah RI bersama pemerintah anggota perhimpunan bangsabangsa Asia Tenggara lainnya, serta pemerintah negara Australia, Jepang, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok dan Selandia Baru telah menandatangani Regional Comprehensive Economic Agreement pada tanggal 15 November 2020 dan untuk pemerintah Indonesia penandatanganan dilaksanakan di Bogor, Indonesia,” kata Aria Bima.  

Pembahasan terkait RUU dengan pemerintah tersebut telah dimulai pada 5 Juni 2022 lalu bersama Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Luar Negeri. Tahapan selanjutnya dalam perjalanan RUU tersebut adalah pembahasan materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) haryang terdiri dari 16 DIM batang tubuh dan 19 DIM penjelasan RUU RCEP.

“Dari beberapa DIM yang dibahas terdapat 1 perubahan pada batang tubuh yaitu DIM nomor 16 berkaitan dengan pengundangan Undang-Undang yang sebelumnya ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM menjadi Menteri Sekretaris Negara, sesuai amanat perubahan kedua Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu. •uc/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)