DPR Tegaskan Penanganan Pupuk Subsidi Harus Ditinjau Total

 
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel usai memimpin rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Foto: Jaka/Man

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menegaskan penanganan terkait masalah klasik tentang pupuk subsidi harus ditinjau secara total dari hulu hingga ke hilir, demi tercapainya tujuan peningkatan produksi pertanian serta pendistribusian pupuk subsidi secara merata. Mengingat, tutur Gobel, hingga sampai saat ini berbagai upaya dan skema telah dilakukan pemerintah pusat namun masih saja ditemukan berbagai persoalan masalah pupuk subsidi di berbagai daerah di Indonesia.

Demikian ditekankan Gobel usai memimpin rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Wakil Ketua Komisi IV Hasan Aminuddin, Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung, Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dan Ketua Komisi XI Dito Ganinduto dengan Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri ESDM dan Menteri Keuanga, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2).

“Penanganan subsidi pupuk harus dilihat serta ditinjau dari hulu hingga ke hilir. Persoalannya dimana? Persoalan pupuk subsidi ini harus dilihat sampai ke tingkat desa yakni dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Ini yang harus dilihat secara total. Penyaluran pendistribusian pupuk subsidi ini kan ada di masing-masing sistem baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Hal tersebut harus dikaji lebih mendalam dan oleh karena itu persoalan pupuk subsidi tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian,” ujar Gobel.

Di samping itu, politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mengatakan, juga diperlukan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan jajaran kementerian lainnya seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Jadi, penyelesaian masalah pupuk subsidi ini bukan hanya penanganan pupuk subsidi saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian wajib dilakukan secara total untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Mengingat, persoalan industri pupuk berada di bawah Kementerian BUMN. Tidak hanya itu, sementara persoalan fiskal keuangan dan pupuk subsidi berada di bawah Menteri Keuangan. Selain itu, persoalan pupuk juga berkaitan dengan Kementerian ESDM karena terkait suplai gas dan sebagainya. Jadi, menyelesaikan masalah pupuk subsidi ini bukan hanya penanganan pupuk subsidinya saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian secara total. Itu yang harus kita pikirkan ke arah sana untuk mewujudkan ketahanan pangan,” tandas Gobel.

Oleh karena itu, DPR RI mengadakan rapat gabungan untuk mendiskusikan isu-isu terkini tentang pupuk subsidi. “Tujuannya, agar kita secara bersama-sama bisa memecahkan persoalan masalah klasik tentang pupuk ini. Apalagi, ini menyangkut permasalahan NKRI,” pungkas Gobel.  pun/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)