DPR Setujui RUU Pembentukan Tiga Provinsi Baru di Papua

 
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menerima naskah RUU Pembentukan Tiga Provinsi Papua dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Foto: Geraldi/nvl

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua. UU yang disahkan adalah UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Pegunungan. Persetujuan ini diambil usai Rapat Paripurna DPR RI mendengar laporan dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Usai laporan Komisi II DPR RI tersebut diterima Pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin Rapat Paripurna pun meminta persetujuan dari seluruh Anggota DPR RI. 

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU Pembentukan Provinsi Pegunungan dapat disetujui untuk disahkan menjadi UndangUndang?” tanya Dasco di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6), yang disusul jawaban ‘setuju’ dari seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI saat itu. 

Dalam laporanya, Doli mengatakan tujuan pemekaran Papua adalah untuk percepatan pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat dan mengangkat harkat derajat orang asli papua. Dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan Sumber Daya Manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang dan aspirasi masyarakat Papua. Doli berharap kebijakan otsus bagi Provinsi Papua itu tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, tapi juga bisa mempercepat pemerataan pembangunan di Papua.  

Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan, dukungan legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut. “UU ini menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua terkait pemekaran wilayah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia,” kata Puan usai Rapat Paripurna. 

Puan memastikan, DPR telah mengakomodir kepentingan rakyat Papua dalam UU DOB. Salah satunya terkait syarat maksimal usia aparatur sipil negara (ASN) orang asli Papua yang lebih dibandingkan daerah lain, yakni kategori tenaga honorer dan CPNS yang batas usianya naik menjadi 48 tahun, dan 50 tahun untuk tenaga honorer. “Lewat ketiga UU ini, ASN di wilayah DOB Papua akan diprioritaskan diisi orang asli Papua. Saya berharap agar peraturan teknisnya bisa segera dikeluarkan agar menjamin keberadaan orang asli Papua,” tutur Puan. •ayu,sf/aha

DATA-DATA YANG TIDAK TEREKAM DI DATA PENDUDUK POTENSI PEMILIH PEMILIHAN (DP4) PADA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL (DUKCAPIL), SEPERTI LANSIA, JOMPO, PENYANDANG DISABILITAS DAN SETERUSNYA YANG RENTAN TERHADAP KEMUNGKINAN TIDAK TERDATA.”

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)