DPR Sepakat Anggaran Pendidikan Harus Tepat Sasaran

 
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Tim/nvl

Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa agar semua anggaran pendidikan di masa pandemi Covid-19 difokuskan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan. Konsekuensinya alokasi anggaran untuk pembangunan fisik yang tidak subtantif sebaiknya dihentikan sementara. 

“Saat ini yang penting bagaimana penyelenggaraan pendidikan baik di level dasar, menengah dan tinggi bisa dilanjutkan. Tidak ada anak yang putus kuliah, tidak ada mahasiswa yang harus drop out karena persoalan biaya,” ujar Gus Muhaimin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar saat dialog nasional dengan mahasiswa bertajuk ‘Pandemi Tak Henti, UKT Kian Tinggi’ secara virtual, Rabu (1/9). 

Dalam dialog tersebut, Gus Muhaimin mengatakan situasi pandemi saat ini memberikan dampak luar biasa bagi setiap lini kehidupan bernegara. Pandemi yang berlangsung hampir dua tahun ini juga membuat anggaran negara terkuras untuk membiayai pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, maupun mengurangi dampak sosial. 

“Kami meminta Komisi X menyisir anggaran pendidikan 20 persen APBN harus difokuskan pada program anggaran yang tepat sasaran. Biaya kuliah harus jadi prioritas, kebutuhan dasar harus diutamakan dibandingkan dengan kegiatan lain yang tidak relevan pada penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi,” katanya. 

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai saat ini memang banyak dijumpai kasus mahasiswa yang kesulitan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Padahal di satu sisi pemerintah telah mengalokasikan skema bantuan UKT bagi mahasiswa. 

“Kami berharap agar persoalan UKT ini bisa segera diselesaikan. Lakukan terus koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Baik mengkomunikasikan melalui Komisi X agar tersampaikan kepada Kemendikbudristek maupun kepada rektorat sehingga kasus-kasus UKT di lapangan bisa terselesaikan dengan baik,” ujar Gus Muhaimin.

 Selain itu, legislator dapil Jawa Timur VIII ini mengaku kaget saat mengetahui ada lima mahasiswa di Madura yang ditahan setelah melakukan unjuk rasa terkait UKT. Dalam waktu dekat dirinya akan berkoordinasi dengan Kapolri untuk mencari jalan terbaik menyelesaikan kasus hukum lima mahasiswa itu. 

Ke depan, Gus Muhaimin berpesan agar konsep kuliah online terus dimatangkan. Menurutnya, di masa depan kuliah online khususnya untuk pendidikan tinggi menjadi sistem yang tidak bisa terpisahkan. “Kuliah online harus terus diperbaiki karena kedepannya diprediksi menjadi model pendidikan ke depan,” katanya.  bia/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)