DPR Minta Pemerintah Revisi PP Nomor 85 Tahun 2021

 
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat menerima audiensi Himpunan Nelayan dan Pengusaha Perikanan Samudera Bestari. Foto: Runi/nvl

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menerima audiensi Himpunan Nelayan dan Pengusaha Perikanan Samudera Bestari guna mendengarkan kendala, hambatan dan dampak dari pelaksanaan berbagai kegiatan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Keluhan yang disampaikan nelayan dan pengusaha perikanan salah satunya adalah keberatan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Aturan yang memberatkan adalah mengenai besarnya tarif kenaikan PNBP kepada nelayan sekitar 5-10 persen. Selain itu, adanya PP tersebut dianggap merupakan kebijakan yang tidak melibatkan publik, dalam hal ini nelayan dan pelaku usaha perikanan. Untuk itu, nelayan dan pelaku usaha perikanan menuntut kepastian hukum dan kebebasan berusaha yang tidak membebani mereka. Pasalnya, semenjak adanya kebijakan yang memberatkan itu, banyak kapal yang berhenti beroperasi, bahkan sebanyak 60 persen nelayan berhenti melaut. 

Menanggapi hal tersebut, Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, meminta dengan tegas kepada KKP untuk segera merevisi PP tersebut. “PP Nomor 85 Tahun 2021 ini benar-benar menyulitkan dan membuat pelaku dan nelayan untuk memperbaiki ekonominya di masa pandemi ini. Oleh karena itu, DPR dengan tegas meminta kepada Pemerintah melalui Menteri Kelautan untuk segera merevisi, memperbaiki, mencabut PP Nomor 85 Tahun 2021, karena ini sangat-sangat memberatkan,” tegasnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11). Turut hadir, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menilai PP tersebut terlampau ambisius untuk mengejar PNBP, padahal tidak ada target pemaksaan PNBP kepada KKP. Selain itu, menurut Gus Muhaimin, PP tersebut disusun tanpa melibatkan dan mengajak nelayan dan para pelaku usaha perikanan, sehingga terindikasi menguntungkan pihak luar dan menguntungkan bisnis besar. 

“Oleh karena itu kita akan menindaklanjuti semua masukan dan usulan rencana bahkan kita perlu sampaikan pada Pak Menteri KKP agar benar-benar segera memperhatikan kesulitan yang dialami oleh nelayan dan para pengusaha kelautan yang begitu beban berat atas peraturan-peraturan yang justru menguntungkan pihak-pihak luar secara tidak langsung maupun langsung,” komitmen politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kepada para nelayan dan pengusaha.  bia/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)