DPR Minta Para Pelaku Kejahatan Seksual Harus Dihukum Berat

 
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Bondowoso, Jawa Timur. Foto: ANDRI/NVL

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Sekolah Islam dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, turut menanggapi masalah yang sedang berkembang terkait kasus 11 anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oknum pengajar di sebuah pondok pesantren di Beji, Depok, Jawa Barat. Yandri meminta pelaku kejahatan seksual harus dihukum berat. 

“Saya berharap keadilan untuk para korban, tersangka harus dihukum berat. Pasalnya aksi pelecehan tersebut dinilai tidak bermoral apalagi dilakukan lingkungan pesantren oleh beberapa oknum pendidik,” kata Yandri di selasela Kunker Komisi VIII DPR RI ke Bondowoso, Jawa Timur, Senin (1/8). 

“Kejahatan itu sangat tidak bisa ditolerir. Selain harus dijatuhi hukuman maksimal, para pelaku harus juga diberikan pemberatan hukuman. Hal ini berkaca dari kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Para tersangka pelecehan seksual ini, saya berharap selain dijatuhi hukuman pidana, mereka harus dihukum kebiri, Hukuman ini perlu dilakukan agar pelaku jera,” imbuh Yandri menambahkan.  

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menganggap tindakan pelaku sangat sadis. Menurut Yandri, tindakan tegas kepada pelaku pelecehan seksual harus dilakukan agar aksi tersebut tidak terulang kembali. Hal yang sama dikatakan Anggota Komisi VIII DPR RI Mohamad Ali Ridha. Menurutnya kejadian kejahatan seksual baru-baru ini yang terjadi di beberapa pesantren membuat stigma negatif terhadap pesantren. 

Namun kata Ridha, hal itu tidak bisa di generalisasi. “Ini kan menjadi satu momok buruk bahwa itu fakta ya, tetapi kita tidak bisa pukul rata menilai pesantren seperti itu, untuk itu sikap tegas Komisi VIII DPR kita meminta kepada aparat hukum supaya menindak tegas para pelaku atau oknum pendidik ini karena jangan sampai kemudian pandangan masyarakat kalau itu tidak ada sanksi yang tegas pandangan masyarakat itu nanti menggeneralisasi bahwa perilaku pendidik di pondok pesantren seperti itu,” katanya.  

Menurut politisi Partai Golkar itu pula, yang perlu diperhatikan terhadap para korban pelecehan juga masa depannya. Kejadian yang mereka alami tentu menimbulkan trauma mendalam dan itu pasti mempengaruhi mental mereka dalam belajar dan sosialisasi. Maka harus ada pendampingan konsultasi dan fasilitas belajar agar para korban lepas dari trauma yang dialaminya. •man/aha

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)