DPR Desak Pemerintah Percepat Distribusi Vaksin Covid-19 Hingga ke Pedalaman

 
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Foto: IST/Man

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah untuk segera mempercepat distribusi vaksin Covid-19. Mengingat, Gus Muhaimin, sapaan akrabnya, mendengar masih banyak masyarakat yang belum divaksinasi akibat adanya keterbatasan suplai vaksin Covid-19 ke berbagai penjuru daerah di Indonesia.  

“Padahal, saya sudah cek langsung ke Biofarma bahwa sebenarnya stok vaksin tersedia. Ini harus menjadi atensi bagaimana agar distribusi vaksin ke daerah bisa lebih dipercepat lagi sehingga semua masyarakat bisa divaksin,” ujar Gus Muhaimin dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Kamis (29/7). 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan agar vaksin didistribusikan hingga ke kampung-kampung dan wilayah pedalaman yang belum tersentuh vaksinasi. Gus Muhaimin mengingatkan, berdasarkan konstitusi, pemerintah wajib melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. 

“Saya minta agar vaksinasi terus dimasifkan dan dipercepat pengirimannya ke daerah dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Termasuk, yang di kampung-kampung karena kasus Covid-19 juga cukup banyak terjadi di kampung-kampung,” tandas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu. 

Gus Muhaimin menegaskan, syarat mengikuti vaksinasi mesti disederhanakan agar memudahkan masyarakat adat dan kelompok rentan mengakses vaksin. Sebab tidak sedikit masyarakat adat, kelompok disabilitas, anak-anak di panti asuhan, lansia, dan tunawisma yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). 

“Petugas di lapangan harus memahami kondisi masyarakat. Jika ada kasus-kasus seperti itu jangan lantas masyarakat tidak bisa mendapatkan hak untuk sehat, hak untuk terlindungi dari potensi tertular dan bahkan menjadi korban Covid-19,” pungkas legislator dapil Jawa Timur VIII itu. Seperti diberitakan, pemerintah tercatat sudah mengamankan 440 juta dosis vaksin Covid-19 hingga akhir tahun 2021 ini.  pun/sf

"Syarat mengikuti vaksinasi mesti disederhanakan agar memudahkan masyarakat adat dan kelompok rentan mengakses vaksin sebab tidak sedikit masyarakat adat, kelompok disabilitas, anak-anak di panti asuhan, lansia, dan tunawisma yang tidak memiliki NIK."

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)