Dinilai Janggal, Komisi V Minta Perjanjian Kerja Sama SPAM Bandar Lampung Dievaluasi

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Ruow saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau reservoir PDAM Way Rilau. Foto: Erman/nvl

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bandar Lampung merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui PDAM Way Rilau sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan PT Adhya Tirta Lampung selaku Badan Usaha. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengatakan, ada kejanggalan dalam perjanjian kerja sama bisnis dalam proyek penyediaan Air Minum PDAM Way Rilau terhutang hingga Rp21 miliar. Perlu evaluasi terhadap perjanjian kerja sama yang dianggap merugikan pemerintah itu.

Ada kejanggalan bisnis yang harus diperbaiki ke depannya. Ada nilai kerugian di PDAM,” kata Roberth Rouw.

Jika dilaksanakan secara baik dan profesional, sambung Roberth, PDAM Way Rilau tak seharusnya mengalami kerugian. Ia berpandangan, dalam pembayaran dari pemerintah ke pihak ketiga (badan usaha), seharusnya dilakukan berjenjang dengan tingkat waktu tertentu. Politisi Partai NasDem ini menegaskan, proses kerja sama antara PDAM Way Rilau dengan pihak ketiga (PT Adhya Tirta Lampung), harus segera diluruskan. Ia meminta segera mengambil kebijakan terbaik sehingga air sebagai kebutuhan utama masyarakat dapat tersalurkan. •es

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)