Digitalisasi Penyiaran Harus Bisa Bantu Masyarakat Dapatkan Informasi

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat memimpin Tim Kunspek Komisi I DPR RI ke Medan. Foto: Chasbi/Man

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan bahwa dalam rangka kesiapan digitalisasi penyiaran publik di Sumatera Utara nantinya akan ada Analog Switch Off (ASO), maka keberadaaan LPP seperti TVRI dan RRI dalam menuju digitalisasi penyiaran tersebut haruslah bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi. 

“Masyarakatnya sudah siap atau belum, dan yang tidak mampu untuk membeli Set Top Box? Apakah sudah ada bantuan dari pemerintah atau belum, ini yang kami tanyakan,” kata Meutya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/11).  

Perlu diketahui, ASO mulai dilaksanakan paling lambat 31 Maret 2022 untuk daerah layanan Karo, Simalungungun, Asahan, Pematang Siantar, Tanjung Balai dan Batubara. Kemudian pada 17 Agustus 2022 untuk daerah layanan Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, Binjai dan Tebing Tinggi. Dengan data tersebut, maka dipastikan pada 18 Agustus 2022 secara efektif pemancar TVRI Sumut sudah full digital. 

“Nampaknya PR-nya masih banyak, di antaranya bagaimana Set Top Box bisa disebarluaskan untuk membantu masyarakat, khususnya yang tidak mampu. Jadi untuk mengejar nanti di tahun 2022 tepatnya di bulan April, untuk melakukan switch dari analog ke digital itu masih banyak PR untuk Sumatera Utara,” tambah Meutya.  

Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, jangan sampai di tengah kondisi pandemi saat ini yang mana informasi menjadi sangat penting tetapi tidak bisa diakses. “Karena jika nanti televisinya bukan digital, kemudian sudah adanya digitalisasi, mereka nanti tidak bisa menonton televisi, jadi memang harus dibantu bagi masyarakat yang tidak mampu,” kritisi legislator dapil Sumut I itu.  cas/sf

Tim Redaksi

Tambah Komentar

Kunjungi kami

EMedia DPR RI merupakan platform digital dengan beragam informasi yang lugas, akurat, dan terpercaya terkait aktivitas, kegiatan, dan topik pembahasan isu-isu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)